DINAMIKA AGENDA KEBIJAKAN DIGITAL GOVERNANCE DI KOTA PALEMBANG: ANALISIS MULTIPLE STREAMS FRAMEWORK
Jurnal Publisitas · 31.10.2026 · 13 (1) · 162-173
DOI: 10.37858/publisitas.v13i1.813 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift Jurnal Publisitas, online erschienen am 31.10.2026. Verfasst von Helda Fitriani und 2 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-SA 4.0).
Abstract (Originalsprache)
Transformasi digital pemerintahan di Kota Palembang menunjukkan dinamika yang tidak linier. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) relatif stagnan pada nilai 2,66 sepanjang 2021–2023, kemudian meningkat menjadi 3,51 dengan predikat sangat baik pada 2024. Penelitian ini menganalisis bagaimana digital governance berkembang sebagai agenda kebijakan Pemerintah Kota Palembang selama 2021–2026 menggunakan Multiple Streams Framework (MSF). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka dan analisis dokumen terhadap artikel ilmiah, regulasi, laporan kinerja, hasil evaluasi SPBE, dan dokumen perencanaan daerah. Data dikodekan ke dalam problem stream, policy stream, politics stream, policy window, policy entrepreneur, dan coupling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa problem stream dibentuk oleh stagnasi SPBE, fragmentasi aplikasi, keterbatasan interoperabilitas, kapasitas sumber daya manusia, serta belum optimalnya standardisasi dan monitoring layanan digital. Policy stream berkembang melalui penguatan regulasi SPBE, integrasi data, digitalisasi layanan, e-complaint, e-SAKIP, dan layanan perizinan elektronik. Politics stream dipengaruhi oleh dorongan kebijakan nasional, evaluasi SPBE, prioritas reformasi birokrasi, dan penguatan koordinasi kelembagaan. Periode 2023–2024 dapat dipahami sebagai policy window ketika ketiga arus semakin berkonvergensi, ditandai Perwali Kota Palembang Nomor 25 Tahun 2023 dan peningkatan capaian SPBE 2024. Namun, coupling belum sepenuhnya menghasilkan integrasi lintas-organisasi. Penelitian menegaskan bahwa agenda digital governance Palembang bergerak dari digitalisasi sektoral menuju integrasi tata kelola, tetapi masih membutuhkan penguatan interoperabilitas, kapasitas organisasi, dan orkestrasi kebijakan lintas perangkat daerah.
Zitieren
APA
Fitriani, H., Holipah, H., & Asmawati, A. (2026). DINAMIKA AGENDA KEBIJAKAN DIGITAL GOVERNANCE DI KOTA PALEMBANG: ANALISIS MULTIPLE STREAMS FRAMEWORK. Jurnal Publisitas, 13(1), 162-173. https://doi.org/10.37858/publisitas.v13i1.813
Vancouver
Fitriani H, Holipah H, Asmawati A. DINAMIKA AGENDA KEBIJAKAN DIGITAL GOVERNANCE DI KOTA PALEMBANG: ANALISIS MULTIPLE STREAMS FRAMEWORK. Jurnal Publisitas. 2026;13(1):162-173. doi:10.37858/publisitas.v13i1.813
BibTeX
@article{Fitriani2026,
author = {Fitriani, Helda and Holipah, Holipah and Asmawati, Asmawati},
title = {DINAMIKA AGENDA KEBIJAKAN DIGITAL GOVERNANCE DI KOTA PALEMBANG: ANALISIS MULTIPLE STREAMS FRAMEWORK},
journal = {Jurnal Publisitas},
year = {2026},
volume = {13},
number = {1},
pages = {162--173},
doi = {10.37858/publisitas.v13i1.813}
}
EUVIMED