Penegakan Sanksi Pidana dalam Kasus Usaha Tambang Mineral dan Batubara
Amnesti: Jurnal Hukum · 2022
DOI: 10.37729/amnesti.v4i2.2097 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift Amnesti: Jurnal Hukum, 2022. Verfasst von Yulian Dwi Nurwanti und 2 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-NC 4.0).
Abstract (Originalsprache)
Pertambangan Tanpa Izin (PETI) merupakan perbuatan pidana. Dalam penegakan hukumnya sangat erat dengan permasalahan sosial dan ekonomi masyarakat miskin yang berada disekitar wilayah pertambangan, sehingga menjadikan dilemma bagi aparat penegak hukum dalam memproses kasus tambang tanpa izin. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadirnya PETI berdampak pada hilangnya penerimaan kas negara, kerusakan lingkungan hidup, kecelakaan tambang, iklim investasi yang tidak kondusif, pemborosan sumber daya mineral. Kebijakan penegakan hukumnya yaitu penerapan kebijakan utilitarianisme dan kebijakan pemidanaan sebagai ultimum remedium. Aparat penegak hukum harus mempertimbangkan penegakan hukum non-penal terhadap PETI dan pemerintah harus melakukan pembinaan dan pengawasan agar PETI dapat menjadi usaha yang sah.
Zitieren
APA
Nurwanti, Y. D., Zaelani, M. A., & Irawati, D. (2022). Penegakan Sanksi Pidana dalam Kasus Usaha Tambang Mineral dan Batubara. Amnesti: Jurnal Hukum. https://doi.org/10.37729/amnesti.v4i2.2097
Vancouver
Nurwanti YD, Zaelani MA, Irawati D. Penegakan Sanksi Pidana dalam Kasus Usaha Tambang Mineral dan Batubara. Amnesti: Jurnal Hukum. 2022. doi:10.37729/amnesti.v4i2.2097
BibTeX
@article{Nurwanti2022,
author = {Nurwanti, Yulian Dwi and Zaelani, M. Aziz and Irawati, Dina},
title = {Penegakan Sanksi Pidana dalam Kasus Usaha Tambang Mineral dan Batubara},
journal = {Amnesti: Jurnal Hukum},
year = {2022},
doi = {10.37729/amnesti.v4i2.2097}
}
EUVIMED