EUVIMEDEUVIMED entdecken
Crossref

Kewenangan Verifikator Menurut Aturan Hukum Dalam Memverifikasi Hasil Diagnosis Pasien Untuk Klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Wahono Edhi Prastowo

Jurnal Hukum Inkracht · 23.11.2025 · 5 (1) · 36

DOI: 10.37721/inkracht.5.1.36 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift Jurnal Hukum Inkracht, online erschienen am 23.11.2025. Verfasst von Wahono Edhi Prastowo.

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Penelitian ini mengkaji kewenangan verifikator dalam memverifikasi hasil diagnosis pasien untuk klaim BPJS Kesehatan. Sistem pembayaran klaim BPJS menggunakan Indonesian Case Base Groups (INA-CBGs) yang memerlukan verifikasi sebelum pencairan. Permasalahan muncul karena verifikator tidak selalu memiliki latar belakang medis sehingga menimbulkan potensi kesalahpahaman, keterlambatan klaim, bahkan sengketa antara rumah sakit dan BPJS. Dengan menggunakan teori negara hukum, teori kewenangan, dan teori pertanggungjawaban hukum, penelitian ini dilakukan melalui pendekatan yuridis empiris. Hasil menunjukkan bahwa verifikator sebaiknya memiliki latar pendidikan medis agar proses verifikasi lebih akurat. Hambatan yang ditemui antara lain kurangnya kelengkapan rekam medis, keterbatasan pengetahuan coding, hingga beban administrasi berkas. Oleh karena itu, diperlukan aturan hukum khusus yang menegaskan batas kewenangan verifikator dalam proses klaim BPJS.

Zitieren

APA

Prastowo, W. E. (2025). Kewenangan Verifikator Menurut Aturan Hukum Dalam Memverifikasi Hasil Diagnosis Pasien Untuk Klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Jurnal Hukum Inkracht, 5(1), 36. https://doi.org/10.37721/inkracht.5.1.36

Vancouver

Prastowo WE. Kewenangan Verifikator Menurut Aturan Hukum Dalam Memverifikasi Hasil Diagnosis Pasien Untuk Klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Jurnal Hukum Inkracht. 2025;5(1):36. doi:10.37721/inkracht.5.1.36

BibTeX
@article{Prastowo2025,
  author = {Prastowo, Wahono Edhi},
  title = {Kewenangan Verifikator Menurut Aturan Hukum Dalam Memverifikasi Hasil Diagnosis Pasien Untuk Klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)},
  journal = {Jurnal Hukum Inkracht},
  year = {2025},
  volume = {5},
  number = {1},
  pages = {36},
  doi = {10.37721/inkracht.5.1.36}
}
Kostenlos starten →