Perlindungan Prinsip Business Judgment Rule Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Direksi Badan Usaha Milik Negara Atas Keputusan Bisnis Untuk Kepentingan Badan Usaha Milik Negara
Jurnal Hukum Inkracht · 23.11.2025 · 4 (3) · 87
DOI: 10.37721/inkracht.4.3.87 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift Jurnal Hukum Inkracht, online erschienen am 23.11.2025. Verfasst von Sutanto Sutanto.
Abstract (Originalsprache)
Penelitian ini membahas prinsip Business Judgment Rule (BJR) dalam melindungi direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari pertanggungjawaban pidana atas keputusan bisnis. BUMN sebagai pelaku usaha menghadapi risiko kerugian dalam menjalankan aktivitas bisnis. BJR memberikan perlindungan hukum sepanjang keputusan diambil dengan itikad baik, kehati-hatian, serta tanpa benturan kepentingan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap data sekunder. Hasil menunjukkan bahwa penerapan BJR di Indonesia belum konsisten, sehingga diperlukan kepastian hukum agar direksi tidak selalu dibebankan kesalahan saat terjadi kerugian.
Zitieren
APA
Sutanto, S. (2025). Perlindungan Prinsip Business Judgment Rule Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Direksi Badan Usaha Milik Negara Atas Keputusan Bisnis Untuk Kepentingan Badan Usaha Milik Negara. Jurnal Hukum Inkracht, 4(3), 87. https://doi.org/10.37721/inkracht.4.3.87
Vancouver
Sutanto S. Perlindungan Prinsip Business Judgment Rule Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Direksi Badan Usaha Milik Negara Atas Keputusan Bisnis Untuk Kepentingan Badan Usaha Milik Negara. Jurnal Hukum Inkracht. 2025;4(3):87. doi:10.37721/inkracht.4.3.87
BibTeX
@article{Sutanto2025,
author = {Sutanto, Sutanto},
title = {Perlindungan Prinsip Business Judgment Rule Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Direksi Badan Usaha Milik Negara Atas Keputusan Bisnis Untuk Kepentingan Badan Usaha Milik Negara},
journal = {Jurnal Hukum Inkracht},
year = {2025},
volume = {4},
number = {3},
pages = {87},
doi = {10.37721/inkracht.4.3.87}
}
EUVIMED