Konstruksi Hukum Pengelolahan secara Konvensional Sumber Daya Alam Minyak Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 di Kabupaten Musi Banyuasin
Jurnal Hukum Inkracht · 23.11.2025 · 4 (2) · 63
DOI: 10.37721/inkracht.4.2.63 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift Jurnal Hukum Inkracht, online erschienen am 23.11.2025. Verfasst von Santy Wijaya.
Abstract (Originalsprache)
Penelitian ini membahas konstruksi hukum pengelolaan konvensional sumber daya minyak ilegal di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Konflik muncul akibat tumpang tindih antara Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dengan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2007 yang mengizinkan masyarakat mengelola sumur minyak tua. Kajian ini menyoroti penerapan hukum oleh aparat penegak hukum, kewenangan pemerintah daerah, serta implikasi sosial-ekonomi masyarakat yang menggantungkan hidup pada sumur minyak tua. Analisis dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji efektivitas regulasi dan urgensi reformulasi hukum migas di Indonesia.
Zitieren
APA
Wijaya, S. (2025). Konstruksi Hukum Pengelolahan secara Konvensional Sumber Daya Alam Minyak Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 di Kabupaten Musi Banyuasin. Jurnal Hukum Inkracht, 4(2), 63. https://doi.org/10.37721/inkracht.4.2.63
Vancouver
Wijaya S. Konstruksi Hukum Pengelolahan secara Konvensional Sumber Daya Alam Minyak Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 di Kabupaten Musi Banyuasin. Jurnal Hukum Inkracht. 2025;4(2):63. doi:10.37721/inkracht.4.2.63
BibTeX
@article{Wijaya2025,
author = {Wijaya, Santy},
title = {Konstruksi Hukum Pengelolahan secara Konvensional Sumber Daya Alam Minyak Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 di Kabupaten Musi Banyuasin},
journal = {Jurnal Hukum Inkracht},
year = {2025},
volume = {4},
number = {2},
pages = {63},
doi = {10.37721/inkracht.4.2.63}
}
EUVIMED