EUVIMEDEUVIMED entdecken
Crossref

DILEMA DISKRESI BAGI PEJABAT PEMERINTAHAN

Dian Eka Sawitri

Jurnal Analis Kebijakan · 2019

DOI: 10.37145/jak.v1i1.60 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift Jurnal Analis Kebijakan, 2019. Verfasst von Dian Eka Sawitri.

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Diskresi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan (UU AP) didefinisikan sebagai keputusan dan/atau tindakan yangditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalankonkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturanperundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atautidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. UU AP mengatur Diskresi secararigid sehingga sampai saat ini masih terjadi kegamangan di kalangan pejabat pemerintahuntuk melakukan diskresi. Padahal sesungguhnya penggunaan diskresi dapatmengakselerasi pembangunan dan pelayanan publik. Agar tidak terjadi dilema dalammelaksanakan diskresi maka operasionalisasi diskresi perlu diatur lebih lanjut dalamPeraturan Pemerintah yang bersifat mandiri. Selain itu penggunaan diskresi harusdiimbangi dengan jaminan kepastian hukum bagi pejabat pemerintahan.Kata kunci: diskresi, pejabat pemerintahan, pelayanan publik

Zitieren

APA

Sawitri, D. E. (2019). DILEMA DISKRESI BAGI PEJABAT PEMERINTAHAN. Jurnal Analis Kebijakan. https://doi.org/10.37145/jak.v1i1.60

Vancouver

Sawitri DE. DILEMA DISKRESI BAGI PEJABAT PEMERINTAHAN. Jurnal Analis Kebijakan. 2019. doi:10.37145/jak.v1i1.60

BibTeX
@article{Sawitri2019,
  author = {Sawitri, Dian Eka},
  title = {DILEMA DISKRESI BAGI PEJABAT PEMERINTAHAN},
  journal = {Jurnal Analis Kebijakan},
  year = {2019},
  doi = {10.37145/jak.v1i1.60}
}
Kostenlos starten →