Penegakan Hukum terhadap Pertambangan Batu Bara Ilegal di Wilayah Samarinda Kalimantan Timur
HUMANIORUM · 2023
DOI: 10.37010/hmr.v1i01.1 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift HUMANIORUM, 2023. Verfasst von Darmin Sumanggi. Die Arbeit nennt 12 Literaturangaben. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-NC-ND 4.0).
Abstract (Originalsprache)
Pengelolaan pertambangan di Indonesia yang saat ini diberi kewenangan untuk diserahkan pada masing-masing daerah yang memiliki potensi sumber daya alam, seperti tercantum dalam BAB VI Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen mengenai Pemerintah Daerah. Dalam Pasal 18 ayat (5) dicantumkan bahwa “Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat”. Dengan hasil penelitian bahwa Kegiatan pertambangan tanpa izin (illegal coal mining) merupakan sebuah tindak pidana yang perlu adanya upaya penegakan hukum terhadapnya. Penertiban yang dilakukan Distamben terhadap pertambangan batubara tanpa izin yaitu pertama melalui pola kemitraan, kedua Kedua, penertiban dengan Satpol PP, dan terakhir penertiban melibatkan Kepolisian Kota Besar Samarinda.
Zitieren
APA
Sumanggi, D. (2023). Penegakan Hukum terhadap Pertambangan Batu Bara Ilegal di Wilayah Samarinda Kalimantan Timur. HUMANIORUM. https://doi.org/10.37010/hmr.v1i01.1
Vancouver
Sumanggi D. Penegakan Hukum terhadap Pertambangan Batu Bara Ilegal di Wilayah Samarinda Kalimantan Timur. HUMANIORUM. 2023. doi:10.37010/hmr.v1i01.1
BibTeX
@article{Sumanggi2023,
author = {Sumanggi, Darmin},
title = {Penegakan Hukum terhadap Pertambangan Batu Bara Ilegal di Wilayah Samarinda Kalimantan Timur},
journal = {HUMANIORUM},
year = {2023},
doi = {10.37010/hmr.v1i01.1}
}
EUVIMED