EUVIMEDEUVIMED entdecken
Open Access · CC BY 4.0

Penyuluhan Hukum Tentang Aspek Hukum Pelaksanaan Bumdes Dalam Mengelola Desa Wisata

Van Lodewijk Purba, Merry Sinaga, Parlin Dony Sipayung, Mhd. Fadly Nst, Netty Simbolon, Lenny Ambarita, Sarles Gultom, Desy KC Sitepu, Jenriswandi Damanik, Novelina Hutapea, Elpina Elpina

Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambei Manoktok Hitei · 31.10.2026 · 6 (2) · 372-382

DOI: 10.36985/9gj7j787 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambei Manoktok Hitei, online erschienen am 31.10.2026. Verfasst von Van Lodewijk Purba und 10 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY 4.0).

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki peran strategis dalam meningkatkan perekonomian desa melalui pengelolaan potensi lokal, termasuk pengembangan desa wisata. Namun, pelaksanaan kegiatan usaha desa wisata menghadapi berbagai tantangan hukum, antara lain berkaitan dengan legalitas kelembagaan, pemanfaatan aset desa, perizinan usaha, perjanjian kerja sama, pengelolaan keuangan, perlindungan konsumen, keselamatan wisatawan, dan pelestarian lingkungan. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum pemerintah desa, pengurus BUMDes, serta masyarakat mengenai aspek hukum dalam pengelolaan desa wisata yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Metode pelaksanaan kegiatan meliputi penyuluhan hukum melalui ceramah, diskusi interaktif, tanya jawab, dan pembahasan studi kasus yang berkaitan dengan permasalahan hukum dalam pengelolaan BUMDes. Materi penyuluhan mencakup dasar hukum BUMDes, pembagian kewenangan antara pemerintah desa, BUMDes, dan masyarakat, pengelolaan aset desa, perizinan usaha pariwisata, perjanjian kerja sama, tata kelola keuangan, serta pertanggungjawaban hukum pengurus. Melalui kegiatan ini, diharapkan peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya kepatuhan hukum, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan desa wisata. Kegiatan ini juga diharapkan dapat mendorong penerapan tata kelola BUMDes yang profesional, partisipatif, dan berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengoptimalkan potensi desa tanpa mengabaikan perlindungan hukum dan kelestarian lingkungan

Zitieren

APA

Purba, V. L., Sinaga, M., Sipayung, P. D., Nst, M. F., Simbolon, N., Ambarita, L., Gultom, S., Sitepu, D. K., Damanik, J., Hutapea, N., & Elpina, E. (2026). Penyuluhan Hukum Tentang Aspek Hukum Pelaksanaan Bumdes Dalam Mengelola Desa Wisata. Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambei Manoktok Hitei, 6(2), 372-382. https://doi.org/10.36985/9gj7j787

Vancouver

Purba VL, Sinaga M, Sipayung PD, Nst MF, Simbolon N, Ambarita L, et al. Penyuluhan Hukum Tentang Aspek Hukum Pelaksanaan Bumdes Dalam Mengelola Desa Wisata. Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambei Manoktok Hitei. 2026;6(2):372-382. doi:10.36985/9gj7j787

BibTeX
@article{Purba2026,
  author = {Purba, Van Lodewijk and Sinaga, Merry and Sipayung, Parlin Dony and Nst, Mhd. Fadly and Simbolon, Netty and Ambarita, Lenny and Gultom, Sarles and Sitepu, Desy KC and Damanik, Jenriswandi and Hutapea, Novelina and Elpina, Elpina},
  title = {Penyuluhan Hukum Tentang Aspek Hukum Pelaksanaan Bumdes Dalam Mengelola Desa Wisata},
  journal = {Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambei Manoktok Hitei},
  year = {2026},
  volume = {6},
  number = {2},
  pages = {372--382},
  doi = {10.36985/9gj7j787}
}
Kostenlos starten →