EUVIMEDEUVIMED entdecken
Crossref

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2018 PASAL 59 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS DI DINAS SOSIAL KABUPATEN SITUBONDO

Mauidhotul Hasanah, Giyanto Giyanto, Nina Sa'idah Fitriyah

ACTON · 2024

DOI: 10.36841/acton.v20i1.4993 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift ACTON, 2024. Verfasst von Mauidhotul Hasanah und 2 weiteren Autor:innen.

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Penyandang disabilitas sebagai salah satu penyandang masalah kesejahteraan sosial perlu mendapat perhatian agar mereka dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kabupaten Situbondo, memiliki hak untuk mengatur kepentingan daerahnya sendiri sesuai dengan amanat Undang-Undang, yaitu dengan membentuk Peraturan Daerah yang selanjutnya akan disebut dengan PERDA yang dibuat oleh bupati bersama dengan DPRD. Berkaitan dengan hak-hak penyandang disabilitas, maka Pemerintah Situbondo mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas. Sehingga dalam hal ini penyandang disabilitas di Kabupaten Situbondo lebih terjamin akan terpenuhnya hak dan kewajiban dari penyandang disabilitas itu sendiri. Dinas sosial merupakan instansi penting dalam pegimplemetasian peraturan daerah ini sesuai dengan pasal yang tercantum yaitu pasal 59 mengenai bantuan sosial, nama lain dari bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas pada tahun 2023 yaitu ASPD PLUS (Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas PLUS). Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif. Berdasarkan hasil penelitian Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2018 Pasal 59 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas, pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang ada namun terdapat kendala yaitu komunikasi yang terjalin antara stakeholder (komunikasi intern) dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Pasal 59 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas mengenai Bantuan Sosial dapat dikatakan efektif, tetapi dalam komunikasi pemerintah dengan masyarakat (komunikasi ekstern) kurang efektif karena sesuai hasil penelitian ini yang mendapat bantuan sosial hanya orang orang terdekat. Tidak adanya sosialisasi yang melibatkan masyarakat sehingga tidak banyak masyarakat yang mengetahui akan adanya program pemerintah.

Zitieren

APA

Hasanah, M., Giyanto, G., & Fitriyah, N. S. (2024). IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2018 PASAL 59 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS DI DINAS SOSIAL KABUPATEN SITUBONDO. ACTON. https://doi.org/10.36841/acton.v20i1.4993

Vancouver

Hasanah M, Giyanto G, Fitriyah NS. IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2018 PASAL 59 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS DI DINAS SOSIAL KABUPATEN SITUBONDO. ACTON. 2024. doi:10.36841/acton.v20i1.4993

BibTeX
@article{Hasanah2024,
  author = {Hasanah, Mauidhotul and Giyanto, Giyanto and Fitriyah, Nina Sa'idah},
  title = {IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2018 PASAL 59 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS DI DINAS SOSIAL KABUPATEN SITUBONDO},
  journal = {ACTON},
  year = {2024},
  doi = {10.36841/acton.v20i1.4993}
}
Kostenlos starten →