TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENYALAGUNAAN NARKOTIKA DI LAPAS KELAS II A (STUDI KASUS LAPAS KELAS II A)
Pro Justice · 25.08.2025 · 2 (3)
DOI: 10.36761/jpj.v2i3.6692 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift Pro Justice, online erschienen am 25.08.2025. Verfasst von Zulkarnaen und 1 weiteren Autor:innen.
Abstract (Originalsprache)
Indonesia memiliki derajat ancaman yang serius terhadap bahaya kejahatan narkotika karena dipengaruhi oleh faktor instrumen “hukum” yang mengatur tentang kejahatan narkotika di Indonesia masih lemah dibanding negara-negara lain. Fakor lain adalah posisi Indonesia yang sangat dekat dengan sumber opium gelap Kejahatan narkoba adalah suatu bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran norma-norma sosial yang telah lama ada. Penyalahgunaan perdagangan narkoba ilegal bukanlah hal baru di Indonesia. Masalah yang disebabkan oleh penyalahgunaan narkoba tidak hanya diamati di negara bagian Indonesia, tetapi juga menjadi sorotan di panggung internasional.penelitian ini metode yang penulis gunakan adalah metode penelitian hukum Normatif. Data yang terkumpul kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, serta menarik kesimpulan/verifikasi, dan mempelajari berkas-berkas putusan dalam proses persidangan tentang perbuatan cabul sebagai mata pencarian. Hasil dari penelitian yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa penerapan hukumannya menggunakan undang-undang Mucikari, yaitu dengan memberikan hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukan agar perbuatannya tidak terulang kembali. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A merupakan persoalan serius yang mencerminkan adanya pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana nasional, sekaligus menunjukkan kelemahan sistem pengawasan dan pembinaan dalam institusi pemasyarakatan. Lapas, yang seharusnya menjadi tempat pembinaan dan pemulihan narapidana, justru sering kali menjadi lokasi terjadinya penyalahgunaan dan peredaran narkotika secara ilegal. Fenomena ini mencerminkan rendahnya efektivitas pengendalian internal serta lemahnya integritas aparat yang bertugas di dalam sistem pemasyarakatan. Penanganan tindak pidana narkotika di Lapas Kelas II A dilakukan melalui pendekatan hukum dan kelembagaan, melibatkan koordinasi lintas sektor antara Lapas, Kepolisian, BNN, dan Kejaksaan. Penanganan dimulai dari deteksi dini hingga proses peradilan. Di samping itu, pendekatan non-yuridis melalui program rehabilitasi dan pembinaan juga diupayakan, walau masih terbatas karena kendala struktural dan sumber daya. Diperlukan sinergi yang lebih kuat antara lembaga penegak hukum dan Kementerian Hukum dan HAM untuk membangun sistem deteksi dini dan evaluasi berkala terhadap tata kelola Lapas. Upaya ini harus didukung dengan anggaran, pelatihan, serta sistem teknologi informasi yang memadai agar pengawasan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif.
Zitieren
APA
Zulkarnaen, & Dianto (2025). TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENYALAGUNAAN NARKOTIKA DI LAPAS KELAS II A (STUDI KASUS LAPAS KELAS II A). Pro Justice, 2(3). https://doi.org/10.36761/jpj.v2i3.6692
Vancouver
Zulkarnaen, Dianto. TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENYALAGUNAAN NARKOTIKA DI LAPAS KELAS II A (STUDI KASUS LAPAS KELAS II A). Pro Justice. 2025;2(3). doi:10.36761/jpj.v2i3.6692
BibTeX
@article{Zulkarnaen2025,
author = {Zulkarnaen and Dianto},
title = {TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENYALAGUNAAN NARKOTIKA DI LAPAS KELAS II A (STUDI KASUS LAPAS KELAS II A)},
journal = {Pro Justice},
year = {2025},
volume = {2},
number = {3},
doi = {10.36761/jpj.v2i3.6692}
}
EUVIMED