EUVIMEDEUVIMED entdecken
Open Access · CC BY-NC-SA 4.0

Penegakan Hukum Terhadap Perbuatan Tidak Melapor Terjadinya Tindak Pidana Psikotropika Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

Ahmad Yani, Ika Yuliana Susilawati, Irma Istihara Zain

Unizar Recht Journal (URJ) · 2023

DOI: 10.36679/urj.v2i1.75 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift Unizar Recht Journal (URJ), 2023. Verfasst von Ahmad Yani und 2 weiteren Autor:innen. Die Arbeit wurde bisher 1-mal zitiert (Crossref). Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-NC-SA 4.0).

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk penegak hukum terhadap perbuatan tidak melapor terjadinya tindak pidana psikotropika menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 Tentang psikotropika, serta mengetahui apa saja faktor-faktor penyalahgunaan psikotropika serta penyimpangan sosial yang terjadi di masyarakat terutama pada remaja. Metode yang digunakan dalam penlitian ini adalah normatif, yaitu metode penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dan studi kasus (Case Approach). hasil penelitian ini adalah (1) mengetahui upaya penegakan hukum terhadap perbuatan tidak melapor terjadinya tindak pidana psikotropika menurut undang-undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika (2) mengetahui akibat terhadap perbuatan tidak melapor terjadinya tindak pidana psikotropika menurut undang-undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika. Dari penelitian hukum yang telah dilakukan dengan menggunakan penelitian yang disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa, upaya Penegakan Hukum Terhadap Perbuatan Tidak Melapor Terjadinya Tindak Pidana Psikotropika Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika yaitu adanya keterlibatan semua pihak, baik dari pemerintah, aparatur penegak hukum, hingga masyarakat. Kemudian akibat terhadap perbuatan tidak melapor terjadinya tindak pidana psikotropika menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 65 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menegaskan bahwa “Barangsiapa tidak melaporkan adanya penyalahgunaan dan/atau pemilikan psikotropika secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah)”.

Zitieren

APA

Yani, A., Susilawati, I. Y., & Zain, I. I. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Perbuatan Tidak Melapor Terjadinya Tindak Pidana Psikotropika Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. Unizar Recht Journal (URJ). https://doi.org/10.36679/urj.v2i1.75

Vancouver

Yani A, Susilawati IY, Zain II. Penegakan Hukum Terhadap Perbuatan Tidak Melapor Terjadinya Tindak Pidana Psikotropika Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. Unizar Recht Journal (URJ). 2023. doi:10.36679/urj.v2i1.75

BibTeX
@article{Yani2023,
  author = {Yani, Ahmad and Susilawati, Ika Yuliana and Zain, Irma Istihara},
  title = {Penegakan Hukum Terhadap Perbuatan Tidak Melapor Terjadinya Tindak Pidana Psikotropika Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika},
  journal = {Unizar Recht Journal (URJ)},
  year = {2023},
  doi = {10.36679/urj.v2i1.75}
}
Kostenlos starten →