EUVIMEDEUVIMED entdecken
Open Access · CC BY-SA 4.0

Evaluasi Pelayanan Pasien Gawat Darurat Berdasarkan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2022

Widya Yunita Anisah, Rizki Syafril

Journal of Authentic Research · 19.08.2026 · 5 (3) · 6215-6226

DOI: 10.36312/jar.v5i3.6384 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift Journal of Authentic Research, online erschienen am 19.08.2026. Verfasst von Widya Yunita Anisah und 1 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-SA 4.0).

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayanan pasien gawat darurat di RSUD Pasaman Barat melalui Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2022. Penelitian bertujuan mengevaluasi implementasi peraturan tersebut dengan fokus pada kesenjangan antara ketentuan kebijakan dan praktik pelayanan di lapangan. Metode kualitatif deskriptif digunakan dengan teknik purposive sampling yang melibatkan 11 informan, terdiri dari Kepala Ruangan IGD, Kepala Ruangan Medical Record, tiga tenaga kesehatan, lima pasien/keluarga pasien, dan Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan metode, perpanjangan pengamatan, serta member check. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Bupati dinilai "cukup berhasil" berdasarkan enam indikator William N. Dunn (2017), dengan efektivitas dan ketepatan sebagai kekuatan utama karena kesesuaian antara tujuan kebijakan dan praktik pelayanan melalui sistem triase serta prioritas tindakan medis tanpa hambatan administrasi. Namun, efisiensi, kecukupan, perataan, dan responsivitas masih memerlukan peningkatan signifikan, terutama pada aspek rasio dokter-pasien yang tidak seimbang (1 dokter per shift melayani rata-rata 1.085 pasien per bulan), keterbatasan sarana prasarana (CT-Scan dan hemodialisa belum tersedia), serta kurangnya sosialisasi kebijakan yang mengakibatkan kebingungan prosedur dan keluhan masyarakat melalui media sosial karena layanan pengaduan resmi tidak aktif. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh substansi regulasi, tetapi juga sangat bergantung pada kapasitas organisasi pelaksana dan efektivitas komunikasi publik.

Zitieren

APA

Anisah, W. Y., & Syafril, R. (2026). Evaluasi Pelayanan Pasien Gawat Darurat Berdasarkan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2022. Journal of Authentic Research, 5(3), 6215-6226. https://doi.org/10.36312/jar.v5i3.6384

Vancouver

Anisah WY, Syafril R. Evaluasi Pelayanan Pasien Gawat Darurat Berdasarkan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2022. Journal of Authentic Research. 2026;5(3):6215-6226. doi:10.36312/jar.v5i3.6384

BibTeX
@article{Anisah2026,
  author = {Anisah, Widya Yunita and Syafril, Rizki},
  title = {Evaluasi Pelayanan Pasien Gawat Darurat Berdasarkan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2022},
  journal = {Journal of Authentic Research},
  year = {2026},
  volume = {5},
  number = {3},
  pages = {6215--6226},
  doi = {10.36312/jar.v5i3.6384}
}
Kostenlos starten →