EUVIMEDEUVIMED entdecken
Open Access · CC BY-NC-SA 4.0

Rekonstruksi Hukum Pengawasan Dana Desa: Upaya Preventif Terhadap Penyalahgunaan Keuangan Negara

Widianingrum Widianingrum, Khofifah Hasanah Pane, Kaharuddin Kaharuddin

LANCAH: Jurnal Inovasi dan Tren · 22.11.2026 · 4 (2) · 1725-1739

DOI: 10.35870/ljit.v4i2.8964 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift LANCAH: Jurnal Inovasi dan Tren, online erschienen am 22.11.2026. Verfasst von Widianingrum Widianingrum und 2 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-NC-SA 4.0).

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Pembangunan nasional dalam era desentralisasi menempatkan desa sebagai subjek utama untuk pemerataan kesejahteraan melalui alokasi Dana Desa sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Signifikannya jumlah anggaran Dana Desa menciptakan paradoks pembangunan berupa meningkatnya risiko penyalahgunaan keuangan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaturan dana desa, fungsi dan penyelenggaraan pengawasan dana desa oleh instansi pemerintah pusat dan daerah, dan rekonstruksi pengawasan dana desa untuk mencegah penyalahgunaan keuangan negara. Metode penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi pustaka, kemudian dianalisis secara deskriptif sistematis untuk memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Desa merupakan manifestasi desentralisasi fiskal yang memberikan otonomi kepada desa, namun statusnya tetap merupakan bagian integral APBN yang wajib tunduk pada prinsip akuntabilitas dan transparansi hukum keuangan negara. Penyelenggaraan pengawasan saat ini masih didominasi oleh pendekatan eksternal-represif yang bersifat reaktif dan cenderung formalistik, sehingga kurang efektif dalam mendeteksi penyimpangan secara dini. Diperlukan rekonstruksi hukum pengawasan melalui model preventif yang mencakup penguatan regulasi, digitalisasi sistem informasi, peningkatan partisipasi masyarakat, multi level government, serta mengedepankan pemulihan kerugian keuangan negara guna mencegah penyalahgunaan keuangan negara secara sistemik.

Zitieren

APA

Widianingrum, W., Pane, K. H., & Kaharuddin, K. (2026). Rekonstruksi Hukum Pengawasan Dana Desa: Upaya Preventif Terhadap Penyalahgunaan Keuangan Negara. LANCAH: Jurnal Inovasi dan Tren, 4(2), 1725-1739. https://doi.org/10.35870/ljit.v4i2.8964

Vancouver

Widianingrum W, Pane KH, Kaharuddin K. Rekonstruksi Hukum Pengawasan Dana Desa: Upaya Preventif Terhadap Penyalahgunaan Keuangan Negara. LANCAH: Jurnal Inovasi dan Tren. 2026;4(2):1725-1739. doi:10.35870/ljit.v4i2.8964

BibTeX
@article{Widianingrum2026,
  author = {Widianingrum, Widianingrum and Pane, Khofifah Hasanah and Kaharuddin, Kaharuddin},
  title = {Rekonstruksi Hukum Pengawasan Dana Desa: Upaya Preventif Terhadap Penyalahgunaan Keuangan Negara},
  journal = {LANCAH: Jurnal Inovasi dan Tren},
  year = {2026},
  volume = {4},
  number = {2},
  pages = {1725--1739},
  doi = {10.35870/ljit.v4i2.8964}
}
Kostenlos starten →