EUVIMEDEUVIMED entdecken
Open Access · CC BY-SA 4.0

PERAN MUI DALAM SERTIFIKASI HALAL PADA MAKANAN BAGI MASYARAKAT MUSLIM

Tubagus Farhan Maulana

Jurnal Hukum Statuta · 15.12.2024 · 4 (1) · 16-30

DOI: 10.35586/jhs.v4i1.9518 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift Jurnal Hukum Statuta, online erschienen am 15.12.2024. Verfasst von Tubagus Farhan Maulana. Die Arbeit wurde bisher 2-mal zitiert (Crossref). Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-SA 4.0).

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Pada 17 Oktober 2019, pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) resmi mengambil alih pengelolaan sertifikasi halal. BPJPH bertugas melakukan pembinaan, pengawasan, dan menetapkan standar halal. Meski demikian, peran MUI sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam labelisasi halal tetap penting. Seiring perkembangan zaman, muncul banyak bahan makanan yang bersifat haram, diantaranya seperti Angciu, Emulsifier E471, Lecithin, Rhum, LARD, kuas bulu putih, dan alkohol dalam obat-obatan. LPPOM MUI bertanggung jawab dalam mengawasi produk-produk tersebut dan memberikan sertifikat halal sehingga konsumen Muslim dapat mengkonsumsi produk yang aman dan sesuai syariat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam proses sertifikasi halal pada produk makanan bagi masyarakat Muslim di Indonesia. Sertifikasi halal menjadi hal yang sangat penting mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, dan makanan halal merupakan kebutuhan utama yang harus dipenuhi sesuai dengan syariat Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Data diperoleh dari berbagai literatur, dokumen resmi, dan regulasi terkait sertifikasi halal, seperti Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, fatwa MUI, dan data dari LPPOM MUI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MUI memegang peran sentral dalam proses penetapan dan pengawasan kehalalan produk makanan, meskipun setelah tahun 2019, sebagian kewenangan sertifikasi halal telah dialihkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). MUI tetap menjadi lembaga yang memiliki wewenang dalam menetapkan fatwa halal dan berkolaborasi dengan BPJPH dalam proses sertifikasi. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa penerapan sertifikasi halal oleh MUI memberikan jaminan kehalalan yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen Muslim terhadap produk yang mereka konsumsi, serta mendukung produsen dalam memenuhi standar halal yang berlaku di Indonesia.

Zitieren

APA

Maulana, T. F. (2024). PERAN MUI DALAM SERTIFIKASI HALAL PADA MAKANAN BAGI MASYARAKAT MUSLIM. Jurnal Hukum Statuta, 4(1), 16-30. https://doi.org/10.35586/jhs.v4i1.9518

Vancouver

Maulana TF. PERAN MUI DALAM SERTIFIKASI HALAL PADA MAKANAN BAGI MASYARAKAT MUSLIM. Jurnal Hukum Statuta. 2024;4(1):16-30. doi:10.35586/jhs.v4i1.9518

BibTeX
@article{Maulana2024,
  author = {Maulana, Tubagus Farhan},
  title = {PERAN MUI DALAM SERTIFIKASI HALAL PADA MAKANAN BAGI MASYARAKAT MUSLIM},
  journal = {Jurnal Hukum Statuta},
  year = {2024},
  volume = {4},
  number = {1},
  pages = {16--30},
  doi = {10.35586/jhs.v4i1.9518}
}
Kostenlos starten →