Urgensi Rekonstruksi Seleksi Hakim Mahkamah Konstitusi melalui Substantive Involvement dan Duty to Give Reasons
Forschungsforum Law Journal · 31.05.2026 · 3 (02) · 229-248
DOI: 10.35586/flj.v3i02.14163 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift Forschungsforum Law Journal, online erschienen am 31.05.2026. Verfasst von Kevin Verrel Nurreyhan und 2 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY 4.0).
Abstract (Originalsprache)
Penelitian yang dilakukan penulis menganalisis krisis independensi Mahkamah Konstitusi (MK) yang bersumber dari sistem rekrutmen hakim melalui mekanisme tiga pintu yang tidak konsisten dan transparan. Fenomena "independensi semu" mengindikasikan bahwa jaminan independensi formal tidak selalu diikuti oleh independensi substantif dalam praktik pengambilan keputusan hakim. Meskipun sistem tiga pintu dirancang untuk mewujudkan checks and balances, praktik implementasinya menunjukkan bahwa mekanisme seleksi di masing-masing lembaga pengusul (DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung) cenderung sarat dengan kepentingan sektoral, minimalisasi transparansi, dan lemahnya akuntabilitas publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang diperkaya dengan kerangka analisis socio-legal untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, praktik rekrutmen, dan putusan pengadilan yang relevan. Melalui analisis kualitatif deskriptif-analitis, penelitian ini mengidentifikasi persoalan mendasar dalam sistem rekrutmen dan merumuskan solusi preskriptif. Hasil penelitian mengusulkan rekonstruksi sistem rekrutmen hakim konstitusi melalui tiga mekanisme utama: pertama, pembentukan panel pra-seleksi multi-aktor yang melibatkan perwakilan lembaga negara dan masyarakat sipil sebagai filter mechanism untuk memastikan standar akuntabilitas yang jelas dan seragam; kedua, penerapan Substantive Involvement Test (SIT) sebagai instrumen penilaian kandidat yang mendalam, mencakup penelusuran rekam jejak afiliasi politik, evaluasi etik dan putusan, serta penilaian kenegarawanan; ketiga, penguatan asas duty to give reasons sebagai kewajiban lembaga pengusul untuk memberikan justifikasi rasional apabila memilih kandidat di luar rekomendasi panel. Pendekatan Transitional Accountability melalui model Prospective Ethical Scrutiny ditawarkan untuk menyeimbangkan stabilitas kelembagaan dan akuntabilitas etik. Reformasi ini dirancang secara evolusioner dan terintegrasi untuk meningkatkan kualitas integritas MK secara berkelanjutan.
Zitieren
APA
Nurreyhan, K. V., Ayu, R. D. L., & Anjelita, D. P. (2026). Urgensi Rekonstruksi Seleksi Hakim Mahkamah Konstitusi melalui Substantive Involvement dan Duty to Give Reasons. Forschungsforum Law Journal, 3(02), 229-248. https://doi.org/10.35586/flj.v3i02.14163
Vancouver
Nurreyhan KV, Ayu RDL, Anjelita DP. Urgensi Rekonstruksi Seleksi Hakim Mahkamah Konstitusi melalui Substantive Involvement dan Duty to Give Reasons. Forschungsforum Law Journal. 2026;3(02):229-248. doi:10.35586/flj.v3i02.14163
BibTeX
@article{Nurreyhan2026,
author = {Nurreyhan, Kevin Verrel and Ayu, Rosfanny Delia Leghitta and Anjelita, Dhea Putri},
title = {Urgensi Rekonstruksi Seleksi Hakim Mahkamah Konstitusi melalui Substantive Involvement dan Duty to Give Reasons},
journal = {Forschungsforum Law Journal},
year = {2026},
volume = {3},
number = {02},
pages = {229--248},
doi = {10.35586/flj.v3i02.14163}
}
EUVIMED