EUVIMEDEUVIMED entdecken
Open Access · CC BY 4.0

Konflik Normatif Pengelolaan Dana Publik: Pelibatan Ormas dalam Retribusi Parkir di Kota Bekasi

Muhammad Yazid Al-Faizi, Karel Maruli Situmorang

Forschungsforum Law Journal · 31.05.2026 · 3 (02) · 165-192

DOI: 10.35586/flj.v3i02.14123 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift Forschungsforum Law Journal, online erschienen am 31.05.2026. Verfasst von Muhammad Yazid Al-Faizi und 1 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY 4.0).

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Penelitian ini merupakan analisis hukum terhadap praktik Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi yang mendelegasikan fungsi pemungutan Retribusi Jasa Umum Parkir Tepi Jalan Umum kepada Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Praktik ini menimbulkan konflik struktural karena melibatkan badan non-pemerintah dalam pengelolaan dana publik, yang berpotensi menyebabkan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pelanggaran hak konsumen. Penelitian ini bertujuan menguji praktik tersebut dalam kerangka tiga pilar utama Hukum Administrasi Negara, yaitu Kewenangan, Legalitas, dan Akuntabilitas, dengan fokus pada Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku. Hasil analisis menunjukkan bahwa praktik ini bermasalah secara hukum. Pertama, dari aspek Kewenangan, Pemkot berpotensi melakukan tindakan ultra vires (melampaui kewenangan) karena menyerahkan fungsi pemungutan retribusi kepada subjek swasta tanpa basis hukum yang lengkap. Kedua, dari aspek Legalitas, terdapat rechtvacuum (kekosongan hukum) dalam Perda yang tidak mengatur secara jelas mekanisme penunjukan dan kualifikasi Ormas, yang melanggar Asas Legalitas dan prinsip transparansi tender. Ketiga, dari aspek Akuntabilitas, sistem manual yang dikelola Ormas sangat rentan terhadap kurangnya laporan dan ada pungutan liar, serta melanggar prinsip No Transfer of Responsibility, di mana Pemkot tetap memikul tanggung jawab mutlak atas setiap penyimpangan dan kerugian yang diderita masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan Pemkot Bekasi untuk segera merevisi Perda, menghapus fungsi delegasi pemungutan kepada Ormas, dan mewajibkan transisi total ke sistem Smart Parking non-tunai (e-parking) yang terintegrasi secara real-time guna menutup celah kebocoran PAD dan memastikan perlindungan konsumen.

Zitieren

APA

Al-Faizi, M. Y., & Situmorang, K. M. (2026). Konflik Normatif Pengelolaan Dana Publik: Pelibatan Ormas dalam Retribusi Parkir di Kota Bekasi. Forschungsforum Law Journal, 3(02), 165-192. https://doi.org/10.35586/flj.v3i02.14123

Vancouver

Al-Faizi MY, Situmorang KM. Konflik Normatif Pengelolaan Dana Publik: Pelibatan Ormas dalam Retribusi Parkir di Kota Bekasi. Forschungsforum Law Journal. 2026;3(02):165-192. doi:10.35586/flj.v3i02.14123

BibTeX
@article{AlFaizi2026,
  author = {Al-Faizi, Muhammad Yazid and Situmorang, Karel Maruli},
  title = {Konflik Normatif Pengelolaan Dana Publik: Pelibatan Ormas dalam Retribusi Parkir di Kota Bekasi},
  journal = {Forschungsforum Law Journal},
  year = {2026},
  volume = {3},
  number = {02},
  pages = {165--192},
  doi = {10.35586/flj.v3i02.14123}
}
Kostenlos starten →