Kepastian Hukum Electric Vehicle dalam Menunjang Pendistribusian Barang sebagai Implementasi Green Logistics di Indonesia
Forschungsforum Law Journal · 2025
DOI: 10.35586/flj.v2i02.10915 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift Forschungsforum Law Journal, 2025. Verfasst von Muhammad Hanan Nuhi und 3 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-SA 4.0).
Abstract (Originalsprache)
Berdasarkan penelitian Institute for Management Development (IMD) tahun 2024, perekonomian Indonesia berkembang setiap tahunnya, dimana pada tahun 2024, Indonesia berada pada posisi ke-27 dari 67 negara, pada tahun 2023 lalu Indonesia berada di posisi ke-34. Peningkatan perekonomian, terutama dalam perdagangan menciptakan kenaikan terhadap permintaan aktivitas logistik. Namun, aktivitas logistik juga berdampak pada lingkungan. Berdasarkan Laporan ADB (Asian Development Bank) tahun 2022, Sektor transportasi menyumbang sekitar 15–20% emisi CO₂ di Asia Tenggara, dengan transportasi logistik sebagai kontributor utama. Dalam hal ini, solusi yang bisa diterapkan adalah penggunaan kendaraan listrik (Electric Vehicle, selanjutnya disingkat EV). Pemerintah sendiri telah mendorong adopsi EV melalui kebijakan regulasi, namun regulasi tersebut belum memberikan kepastian hukum yang optimal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan Perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Dengan metode penelitian ini, penelitian tidak hanya menyoroti aspek hukum tetapi juga hambatan praktis dalam implementasi EV, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas regulasi dan solusi yang dibutuhkan. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan EV dalam green logistics sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap pembangunan berkelanjutan dan prinsip-prinsip ekonomi hijau yang juga selaras dengan Teori Hukum Pembangunan yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja. EV diharapkan dapat mendukung terwujudnya pendistribusian barang yang lebih ramah lingkungan, terutama mengingat tujuan Indonesia untuk mencapai Net Zero Emission. Meskipun telah ada regulasi yang menjadi dasar hukum penerapan EV dalam green logistics, tetap diperlukan peraturan turunan yang dapat memberikan kepastian hukum terhadap EV dalam menunjang pendistribusian barang, terutama sebagai kepastian hukum penerapan green logistics di Indonesia.
Zitieren
APA
Nuhi, M. H., Muqsid, S. A. A., Salsabila, F. T., & Salsabill (2025). Kepastian Hukum Electric Vehicle dalam Menunjang Pendistribusian Barang sebagai Implementasi Green Logistics di Indonesia. Forschungsforum Law Journal. https://doi.org/10.35586/flj.v2i02.10915
Vancouver
Nuhi MH, Muqsid SAA, Salsabila FT, Salsabill. Kepastian Hukum Electric Vehicle dalam Menunjang Pendistribusian Barang sebagai Implementasi Green Logistics di Indonesia. Forschungsforum Law Journal. 2025. doi:10.35586/flj.v2i02.10915
BibTeX
@article{Nuhi2025,
author = {Nuhi, Muhammad Hanan and Muqsid, Sulthan As'ad Al and Salsabila, Fara Tiara and Salsabill},
title = {Kepastian Hukum Electric Vehicle dalam Menunjang Pendistribusian Barang sebagai Implementasi Green Logistics di Indonesia},
journal = {Forschungsforum Law Journal},
year = {2025},
doi = {10.35586/flj.v2i02.10915}
}
EUVIMED