EUVIMEDEUVIMED entdecken
Open Access · CC BY-SA 4.0

Fungsi Pengawasan DPRD dalam Tata Kelola Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Kampar Tahun 2024

Gilang Ramadhani, Agus Susanto

Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa · 30.06.2026 · 11 (1) · 21-37

DOI: 10.33701/jipsk.v11i1.6004 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa, online erschienen am 30.06.2026. Verfasst von Gilang Ramadhani und 1 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-SA 4.0).

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Penanggulangan bencana banjir merupakan urusan pemerintahan daerah yang memerlukan pengawasan legislatif untuk memastikan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat. Fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Kampar pada tahun 2024 menjadi krusial mengingat banjir terjadi secara berulang dan berdampak signifikan terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya di Kecamatan Kampar Kiri. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi pengawasan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Kampar terhadap pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana banjir tahun 2024 belum berjalan secara optimal. Ketidakoptimalan tersebut terlihat dari belum efektifnya pelaksanaan pengawasan pada indikator penetapan standar pengawasan, tindakan penilaian, dan tindakan perbaikan sebagaimana dikemukakan dalam Teori Pengawasan Siagian, khususnya pada indikator tindakan penilaian dan tindakan perbaikan yang berkaitan langsung dengan pengawasan lapangan, penyerapan aspirasi masyarakat, serta rekomendasi kebijakan. Faktor pendorong optimalisasi fungsi pengawasan DPRD meliputi adanya relasi kerja fungsional antara DPRD dan perangkat daerah. Adapun faktor penghambatnya yaitu lemahnya pengawasan DPRD yang berdampak pada keterlambatan realisasi bantuan, ketidaksesuaian implementasi penanganan banjir dengan amanat regulasi daerah, ketidakefektifan mitigasi bencana jangka panjang, lemahnya koordinasi formal antar lembaga dalam penanganan banjir dan belum optimalnya penggunaan instrumen pengawasan DPRD. Novelty penelitian ini yaitu memberikan kebaruan ilmiah dengan mengkaji fungsi pengawasan DPRD dalam penanggulangan bencana di tingkat kabupaten melalui pendekatan integratif yang memadukan dimensi politik, kelembagaan, dan kebijakan publik. Pendekatan tersebut masih jarang dibahas dalam penelitian terdahulu yang umumnya menitikberatkan pada aspek teknis kebencanaan atau implementasi kebijakan semata sehingga penelitian ini ingin mengisi celah tersebut. Selain itu, penelitian terdahulu lebih berfokus pada formulasi kebijakan DAS dan pengawasan kebijakan daerah secara umum

Zitieren

APA

Ramadhani, G., & Susanto, A. (2026). Fungsi Pengawasan DPRD dalam Tata Kelola Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Kampar Tahun 2024. Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa, 11(1), 21-37. https://doi.org/10.33701/jipsk.v11i1.6004

Vancouver

Ramadhani G, Susanto A. Fungsi Pengawasan DPRD dalam Tata Kelola Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Kampar Tahun 2024. Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa. 2026;11(1):21-37. doi:10.33701/jipsk.v11i1.6004

BibTeX
@article{Ramadhani2026,
  author = {Ramadhani, Gilang and Susanto, Agus},
  title = {Fungsi Pengawasan DPRD dalam Tata Kelola Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Kampar Tahun 2024},
  journal = {Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa},
  year = {2026},
  volume = {11},
  number = {1},
  pages = {21--37},
  doi = {10.33701/jipsk.v11i1.6004}
}
Kostenlos starten →