EUVIMEDEUVIMED entdecken
Crossref

Kesenjangan Integrasi Satu Data Indonesia: Tinjauan Sistematis dan Audit Jejak Digital di Kepulauan Buton

Firman Saputra

Jurnal Good Governance · 28.09.2026 · 59-75

DOI: 10.32834/gg.v22i2.1105 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift Jurnal Good Governance, online erschienen am 28.09.2026. Verfasst von Firman Saputra. Die Arbeit nennt 33 Literaturangaben.

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Kebijakan Satu Data Indonesia diarahkan untuk menstandardisasi, mengintegrasikan, dan membagipakaikan data publik lintas tingkat pemerintahan, tetapi keterlihatan pemerintah daerah pada portal nasional masih timpang. Penelitian ini mengidentifikasi kesenjangan kapasistas dalam literatur dan mengamplikasian komponen keluaran Local Government Data Integration Gap Framework (LGDIGF) pada audit jejak enam pemerintah daerah di Kepulauan Buton. Tinjauan yang mengikuti PRISMA 2020 ditelusuri menggunakan OpenAlex untuk artikel ilmiah periode 2016 sampai 31 Agustus 2026 dan menyintesis 26 studi dalam tujuh dimensi: kelembagaan, kepemimpinan, pembiayaan, sumber daya manusia, teknlogi, kualitas data, dan kolaborasi. Appraisal metodologis mengategorikan 21 studi berkualitas tinggi dan 5 studi berkualitas sedang, dengan rata-rata skor 8,96 dari 10; tidak ada studi inklusi yang berada di bawah ambang kelayakan. Karena pencarian dibatasi pada suatu basis data dan kueri judul, sintesis diposisikan sebagai bukti terbatas, bukan cakupan literatur exhaustif. Audit portal pada 10 September 2026 menemukan hanya Kabupaten Buton tercantum sebagai instansi dengan nol dataset; lima pemerintah daerah lainnya tidak ditemukan menggunakan nama resminya. Temuan ini menunjukkan kesenjangan keterlihatan integrasi pada portal nasional, bukan ketiadaan data administratif atau diagnosis terhadap tujuh kapasitas daerah. Penelitian ini menawarkan peta jalan lima tahap yang diturunkan secara interpretatif dari literatur dan kondisi portal, dengan penegasan bahwa dokumen daerah, APBD, serta bukti pemangku kepentingan diperlukan untuk menjelaskan penyebab lokal.

Zitieren

APA

Saputra, F. (2026). Kesenjangan Integrasi Satu Data Indonesia: Tinjauan Sistematis dan Audit Jejak Digital di Kepulauan Buton. Jurnal Good Governance, 59-75. https://doi.org/10.32834/gg.v22i2.1105

Vancouver

Saputra F. Kesenjangan Integrasi Satu Data Indonesia: Tinjauan Sistematis dan Audit Jejak Digital di Kepulauan Buton. Jurnal Good Governance. 2026:59-75. doi:10.32834/gg.v22i2.1105

BibTeX
@article{Saputra2026,
  author = {Saputra, Firman},
  title = {Kesenjangan Integrasi Satu Data Indonesia: Tinjauan Sistematis dan Audit Jejak Digital di Kepulauan Buton},
  journal = {Jurnal Good Governance},
  year = {2026},
  pages = {59--75},
  doi = {10.32834/gg.v22i2.1105}
}
Kostenlos starten →