EUVIMEDEUVIMED entdecken
Open Access · CC BY-NC-SA 4.0

Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi Atas Gagal Bayar Koperasi (Studi Putusan Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama No: 238/PDT.SUS/PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST)

Adelina Mariani Sihombing, Tengku Keizerina Devi Azwar, Detania Sukarja

Recht Studiosum Law Review · 19.11.2025 · 4 (2) · 138-149

DOI: 10.32734/rslr.v4i2.22173 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift Recht Studiosum Law Review, online erschienen am 19.11.2025. Verfasst von Adelina Mariani Sihombing und 2 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-NC-SA 4.0).

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) merupakan jenis koperasi yang memiliki fungsi intermediary yakni menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman. KSP ini diatur dalam Undang-Undang No 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1992 tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi serta peraturan terkait lainnya. Pada realitasnya ditemukan berbagai kendala baik dari aspek regulasi maupun pengawasan sehingga KSP seringkali berujung pada gagal bayar yang menimbulkan kerugian terhadap anggota koperasi. Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum yang diberikan terhadap anggota koperasi yang mengalami gagal bayar oleh KSP. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis (1) aspek hukum dari KSP di Indonesia, (2) kepastian hukum terkait tanggung jawab koperasi terhadap simpanan anggota koperasi yang mengalami gagal bayar, (3) konsekuensi hukum akibat adanya gagal bayar dalam kasus KSP Sejahtera Bersama. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan non-hukum, serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum yang diberikan terhadap anggota koperasi yang mengalami gagal bayar tidak diatur secara spefik dalam peraturan perundang-undangan. Namun terdapat beberapa perlindungan hukum yang diberikan kepada anggota koperasi yang dirugikan akibat dari gagal bayar pada koperasi yakni perlindungan hukum secara preventif yang dilakukan dengan pengawasan terhadap kegiatan KSP oleh anggota koperasi melalui rapat anggota dan juga represif yang dilakukan dengan pengajuan gugatan ke pengadilan dan jalan terakhir yang dapat ditempuh oleh anggota koperasi bilamana koperasi sudah tidak mampu lagi mengembalikan simpanan semua anggotanya adalah dengan mengajukan permohonan pailit terhadap KSP. Disarankan bagi pemerintah untuk memperketat pengawasan dan perizinan terhadap usaha KSP serta pemerintah dalam hal ini dapat melakukan kolaborasi dengan KSP untuk dapat mengedukasi masyarakat dalam memilih produk dan jasa dalam KSP.

Zitieren

APA

Sihombing, A. M., Azwar, T. K. D., & Sukarja, D. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi Atas Gagal Bayar Koperasi (Studi Putusan Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama No: 238/PDT.SUS/PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST). Recht Studiosum Law Review, 4(2), 138-149. https://doi.org/10.32734/rslr.v4i2.22173

Vancouver

Sihombing AM, Azwar TKD, Sukarja D. Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi Atas Gagal Bayar Koperasi (Studi Putusan Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama No: 238/PDT.SUS/PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST). Recht Studiosum Law Review. 2025;4(2):138-149. doi:10.32734/rslr.v4i2.22173

BibTeX
@article{Sihombing2025,
  author = {Sihombing, Adelina Mariani and Azwar, Tengku Keizerina Devi and Sukarja, Detania},
  title = {Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi Atas Gagal Bayar Koperasi (Studi Putusan Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama No: 238/PDT.SUS/PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST)},
  journal = {Recht Studiosum Law Review},
  year = {2025},
  volume = {4},
  number = {2},
  pages = {138--149},
  doi = {10.32734/rslr.v4i2.22173}
}
Kostenlos starten →