EUVIMEDEUVIMED entdecken
Open Access · CC BY 4.0

Rekonstruksi Pertanggungjawaban Penggunaan Penyertaan Modal Negara kepada Perseroan sebagai Manifestasi Kebangkitan Perekonomian Berdasarkan Prinsip Good Corporate Governance

Muhammad Luthfi Ghifari, Sukarmi, Shinta Hadiyantina, Djumikasih

Unes Journal of Swara Justisia · 06.07.2026 · 10 (2) · 288-304

DOI: 10.31933/y0wxxf83 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift Unes Journal of Swara Justisia, online erschienen am 06.07.2026. Verfasst von Muhammad Luthfi Ghifari und 3 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY 4.0).

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Penelitian ini menganalisis kelemahan pengaturan Penyertaan Modal Negara (PMN) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero yang berimplikasi terhadap belum optimalnya penerapan prinsip Good Corporate Governance, khususnya pada aspek akuntabilitas dan responsibility. Permasalahan yang dikaji terletak pada belum adanya pengaturan yang secara spesifik mengatur model pertanggungjawaban penggunaan PMN dalam perspektif hukum publik dan keuangan negara. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep ideal pengaturan penggunaan PMN oleh Perseroan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif (doctrinal research) dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan, yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidakjelasan norma dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2021 karena hanya mengatur mekanisme pelaporan dan penatausahaan PMN tanpa mengatur secara tegas mekanisme pertanggungjawaban penggunaan PMN yang berbasis akuntabilitas keuangan negara. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam hubungan antara rezim hukum perseroan dan rezim keuangan negara. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi pengaturan PMN melalui revisi Bab V Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2021 dengan menambahkan mekanisme pertanggungjawaban penggunaan PMN yang terintegrasi, indikator evaluasi kinerja PMN, serta penguatan fungsi koordinatif Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam proses pengajuan, evaluasi, dan pertanggungjawaban PMN.

Zitieren

APA

Ghifari, M. L., Sukarmi, Hadiyantina, S., & Djumikasih (2026). Rekonstruksi Pertanggungjawaban Penggunaan Penyertaan Modal Negara kepada Perseroan sebagai Manifestasi Kebangkitan Perekonomian Berdasarkan Prinsip Good Corporate Governance. Unes Journal of Swara Justisia, 10(2), 288-304. https://doi.org/10.31933/y0wxxf83

Vancouver

Ghifari ML, Sukarmi, Hadiyantina S, Djumikasih. Rekonstruksi Pertanggungjawaban Penggunaan Penyertaan Modal Negara kepada Perseroan sebagai Manifestasi Kebangkitan Perekonomian Berdasarkan Prinsip Good Corporate Governance. Unes Journal of Swara Justisia. 2026;10(2):288-304. doi:10.31933/y0wxxf83

BibTeX
@article{Ghifari2026,
  author = {Ghifari, Muhammad Luthfi and Sukarmi and Hadiyantina, Shinta and Djumikasih},
  title = {Rekonstruksi Pertanggungjawaban Penggunaan Penyertaan Modal Negara kepada Perseroan sebagai Manifestasi Kebangkitan Perekonomian Berdasarkan Prinsip Good Corporate Governance},
  journal = {Unes Journal of Swara Justisia},
  year = {2026},
  volume = {10},
  number = {2},
  pages = {288--304},
  doi = {10.31933/y0wxxf83}
}
Kostenlos starten →