EUVIMEDEUVIMED entdecken
Open Access · CC BY 4.0

Yurisdiksi Fungsional Berbasis Teori Hukum Pembangunan Sebagai Rekayasa Kedaulatan Ekonomi di Zona Maritim Indonesia

Jovansyah Ali, Muhammad Putra Syawal Al Mahdi, Agus Ridwan, Diani Sadia Wati

UNES Law Review · 01.06.2026 · 8 (4) · 1146-1156

DOI: 10.31933/a4t41r92 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift UNES Law Review, online erschienen am 01.06.2026. Verfasst von Jovansyah Ali und 3 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY 4.0).

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Penelitian ini menelaah konsistensi instrumen hukum nasional dalam kerangka Teori Hukum Pembangunan (HP) dengan orientasi pada penguatan fungsi bela negara di kawasan maritim Indonesia. Analisis menunjukkan bahwa pembangunan hukum berhasil meletakkan fondasi kedaulatan melalui Ketertiban Teritorial yang dimulai dari Deklarasi Djuanda 1957 dan diperkuat oleh UNCLOS 1982. Penarikan garis pangkal lurus tidak hanya membangun kepastian yuridis, tetapi juga berperan sebagai strategi bela negara yang memformalisasi ruang hidup bangsa dalam konteks pertahanan-ekonomi. Namun, fase Pembaharuan ekonomi menghadirkan dua bentuk inkonsistensi: Ketertiban Prosedural, berupa disharmoni antara kewenangan represif penenggelaman kapal dengan prinsip due process of law; dan Ketertiban Ekologis, berupa konflik antara paradigma eksploitasi dalam kebijakan perikanan dengan prinsip keberlanjutan lingkungan. Untuk menjembatani ketegangan tersebut, penelitian mengajukan Penafsiran Teleologis-Ekologis yang menempatkan Pembangunan Hukum sebagai instrumen bela negara berkelanjutan. Dalam arah ini, Blue Economy berfungsi sebagai teleologi nasional yang memastikan bahwa kedaulatan, keberlanjutan, dan kemakmuran intergenerasi terintegrasi dalam satu sistem pertahanan maritim yang utuh.

Zitieren

APA

Ali, J., Mahdi, M. P. S. A., Ridwan, A., & Wati, D. S. (2026). Yurisdiksi Fungsional Berbasis Teori Hukum Pembangunan Sebagai Rekayasa Kedaulatan Ekonomi di Zona Maritim Indonesia. UNES Law Review, 8(4), 1146-1156. https://doi.org/10.31933/a4t41r92

Vancouver

Ali J, Mahdi MPSA, Ridwan A, Wati DS. Yurisdiksi Fungsional Berbasis Teori Hukum Pembangunan Sebagai Rekayasa Kedaulatan Ekonomi di Zona Maritim Indonesia. UNES Law Review. 2026;8(4):1146-1156. doi:10.31933/a4t41r92

BibTeX
@article{Ali2026,
  author = {Ali, Jovansyah and Mahdi, Muhammad Putra Syawal Al and Ridwan, Agus and Wati, Diani Sadia},
  title = {Yurisdiksi Fungsional Berbasis Teori Hukum Pembangunan Sebagai Rekayasa Kedaulatan Ekonomi di Zona Maritim Indonesia},
  journal = {UNES Law Review},
  year = {2026},
  volume = {8},
  number = {4},
  pages = {1146--1156},
  doi = {10.31933/a4t41r92}
}
Kostenlos starten →