EUVIMEDEUVIMED entdecken
Open Access · CC BY 4.0

Urgensi Konstruksi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia

Qothrunnada Uni Fauziyah, Riana Usmayanti, Ngesti Dwi Prasetyo

Unes Journal of Swara Justisia · 12.11.2026 · 10 (3) · 674-684

DOI: 10.31933/92mtw504 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift Unes Journal of Swara Justisia, online erschienen am 12.11.2026. Verfasst von Qothrunnada Uni Fauziyah und 2 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY 4.0).

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Perselisihan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Presiden) merupakan fenomena yang melekat dalam praktik demokrasi elektoral di Indonesia dan menjadi indikator penting bagi stabilitas sistem politik serta legitimasi pemerintahan. Selama dua dekade terakhir, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai lembaga yudisial yang berwenang memutus perselisihan hasil pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945. Namun, perkembangan kompleksitas politik, seperti politisasi birokrasi, penyalahgunaan sumber daya negara, dan disinformasi digital, menunjukkan keterbatasan mekanisme yudisial dalam menjangkau seluruh dimensi penyimpangan pemilu. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui hak angket sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD NRI 1945 berpotensi memainkan peran strategis sebagai instrumen pengawasan politik terhadap integritas proses pemilihan presiden. Akan tetapi, konstruksi hukum hak angket DPR terhadap PHPU Presiden masih bersifat umum dan belum diatur secara komprehensif dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 maupun UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kekosongan pengaturan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi konflik kewenangan antar lembaga negara. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi normatif dan konseptual terhadap hak angket DPR agar dapat berfungsi secara efektif sebagai mekanisme checks and balances dalam memperkuat akuntabilitas dan legitimasi demokrasi konstitusional di Indonesia.

Zitieren

APA

Fauziyah, Q. U., Usmayanti, R., & Prasetyo, N. D. (2026). Urgensi Konstruksi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Unes Journal of Swara Justisia, 10(3), 674-684. https://doi.org/10.31933/92mtw504

Vancouver

Fauziyah QU, Usmayanti R, Prasetyo ND. Urgensi Konstruksi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Unes Journal of Swara Justisia. 2026;10(3):674-684. doi:10.31933/92mtw504

BibTeX
@article{Fauziyah2026,
  author = {Fauziyah, Qothrunnada Uni and Usmayanti, Riana and Prasetyo, Ngesti Dwi},
  title = {Urgensi Konstruksi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia},
  journal = {Unes Journal of Swara Justisia},
  year = {2026},
  volume = {10},
  number = {3},
  pages = {674--684},
  doi = {10.31933/92mtw504}
}
Kostenlos starten →