EUVIMEDEUVIMED entdecken
Open Access · CC BY 4.0

Penerapan Unsur Tindak Pidana oleh Penyidik Terhadap Pelaku Eksploitasi Seksual Dengan Korban Anak Melalui Media Sosial

Andre Gusman, Bisma Putra Pratama, Neni Vesna Madjid

Unes Journal of Swara Justisia · 02.05.2026 · 10 (1) · 171-179

DOI: 10.31933/7hdrc346 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift Unes Journal of Swara Justisia, online erschienen am 02.05.2026. Verfasst von Andre Gusman und 2 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY 4.0).

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif yang didukung pendekatan Yuridis Empiris. Penerapan unsur tindak pidana oleh Penyidik pada Satuan Reserse Kriminal Kepolisan Resor Agam terhadap pelaku eksploitasi seksual dengan korban anak melalui media sosial adanya unsur obyektif yaitu pemaksaan berupa ancaman penyebaran foto dan pemanfaatan kerentanan anak. Adanya keuntungan materiil bagi pelaku, keterlibatan korban anak sebagai objek eksploitasi, serta adanya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Unsur subjektif adalah pelaku dapat dipertanggungjawabkan secara pidana; objek adalah anak sebagai korban yang secara hukum berada dalam kategori dilindungi; perbuatan dilihat dari tindakan eksploitasi yang dilakukan melalui media sosial; sedangkan akibat merujuk pada kerugian fisik, psikis, dan sosial yang dialami korban. Hambatan yang ditemui penyidik pada Satuan Reserse Kriminal Polres Agam dalam penerapan unsur tindak pidana eksploitasi seksual dengan korban anak melalui media sosial secara internal pertama adalah keterbatasan kompetensi teknis aparat dalam bidang digital forensik. Ketidaksinkronan pemahaman hukum antar unit di Satreskrim sering menimbulkan perdebatan panjang. Keterbatasan sarana dan prasarana. Ruang pemeriksaan khusus anak dan perempuan di Polres Agam belum sepenuhnya memenuhi standar perlindungan korban. Alat bantu pemeriksaan digital, perangkat forensik komputer, dan sistem penyimpanan bukti elektronik masih terbatas, penyidik harus meminta dukungan ke Polda atau bahkan Mabes Polri. Hambatan eksternal yang berkaitan dengan faktor masyarakat. Salah satunya adalah minimnya kesadaran hukum keluarga korban. Dalam beberapa kasus, keluarga korban merasa malu untuk melapor karena khawatir akan stigma sosial. Bahkan, ada keluarga yang lebih memilih menyelesaikan kasus secara kekeluargaan atau mediasi informal dengan pihak pelaku. Keterbatasan kerja sama antar lembaga. Penyidik sering kesulitan memperoleh data dari penyedia media sosial atau cloud storage yang servernya berada di luar negeri.

Zitieren

APA

Gusman, A., Pratama, B. P., & Madjid, N. V. (2026). Penerapan Unsur Tindak Pidana oleh Penyidik Terhadap Pelaku Eksploitasi Seksual Dengan Korban Anak Melalui Media Sosial. Unes Journal of Swara Justisia, 10(1), 171-179. https://doi.org/10.31933/7hdrc346

Vancouver

Gusman A, Pratama BP, Madjid NV. Penerapan Unsur Tindak Pidana oleh Penyidik Terhadap Pelaku Eksploitasi Seksual Dengan Korban Anak Melalui Media Sosial. Unes Journal of Swara Justisia. 2026;10(1):171-179. doi:10.31933/7hdrc346

BibTeX
@article{Gusman2026,
  author = {Gusman, Andre and Pratama, Bisma Putra and Madjid, Neni Vesna},
  title = {Penerapan Unsur Tindak Pidana oleh Penyidik Terhadap Pelaku Eksploitasi Seksual Dengan Korban Anak Melalui Media Sosial},
  journal = {Unes Journal of Swara Justisia},
  year = {2026},
  volume = {10},
  number = {1},
  pages = {171--179},
  doi = {10.31933/7hdrc346}
}
Kostenlos starten →