Pertanggungjawaban Hukum Dalam Praktik Carbon Trading di Indonesia
UNES Law Review · 03.03.2026 · 8 (3) · 747-768
DOI: 10.31933/3svnez68 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift UNES Law Review, online erschienen am 03.03.2026. Verfasst von Irene Puteri Alfani Sofia Sinaga und 2 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY 4.0).
Abstract (Originalsprache)
Perdagangan Karbon (carbon trading) merupakan salah satu praktik sebagai solusi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca(emisi GRK), hal ini dapat dilihat melalui ratifikasi-ratifikasi baik itu Kyoto Protocol ataupun Paris Agreement yang dilakukan oleh berbagai negara. Carbon trading melalui Paris Agreement juga diratifikasi oleh Indonesia, dalam Perpres RI Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional. Indonesia mempunyai berbagai kebijakan atau peraturan yang mengatur mengenai carbon trading. Dengan begitu, perlu dikaji mengenai konsistensi, kepastian hukum, bentuk dan batasan pertanggungjawaban hukum dagang dalam praktik tersebut, sehingga muncul rumusan penelitian mengenai 1) bagaimana konsistensi dan kepastian hukum dalam pengaturan carbon trading di Indonesia di tengah regulasi yang tersebar di berbagai sektor. 2) bagaimana bentuk dan batas pertanggungjawaban hukum dagang bagi pelaku usaha dan pemerintah dalam implementasi carbon trading di Indonesia. Dalam penelitian, penulis menggunakan data sekunder yaitu dengan studi kepustakaan (library research), dengan metode induktif melalui pendekatan statute dan comparative approach. Hasil pembahasan pertama adalah meskipun Indonesia telah memiliki kerangka regulasi carbon trading yang cukup lengkap, kepastian dan konsistensi hukum masih menghadapi tantangan akibat fragmentasi aturan, tumpang tindih kewenangan, dan lemahnya koordinasi antar lembaga. Kedua, pelaku usaha menanggung kewajiban administratif, finansial, dan kontraktual; pemerintah bertanggung jawab pada aspek normatif, administratif, dan konstitusional dengan batas pada level sistemik; sedangkan bursa karbon hanya memikul tanggung jawab administratif dan kelembagaan.Carbon Trading
Zitieren
APA
Sinaga, I. P. A. S., Nurhikmah, E., & Djaja, N. (2026). Pertanggungjawaban Hukum Dalam Praktik Carbon Trading di Indonesia. UNES Law Review, 8(3), 747-768. https://doi.org/10.31933/3svnez68
Vancouver
Sinaga IPAS, Nurhikmah E, Djaja N. Pertanggungjawaban Hukum Dalam Praktik Carbon Trading di Indonesia. UNES Law Review. 2026;8(3):747-768. doi:10.31933/3svnez68
BibTeX
@article{Sinaga2026,
author = {Sinaga, Irene Puteri Alfani Sofia and Nurhikmah, Eka and Djaja, Nelvina},
title = {Pertanggungjawaban Hukum Dalam Praktik Carbon Trading di Indonesia},
journal = {UNES Law Review},
year = {2026},
volume = {8},
number = {3},
pages = {747--768},
doi = {10.31933/3svnez68}
}
EUVIMED