EUVIMEDEUVIMED entdecken
Open Access · CC BY 4.0

Keterangan Saksi Verbalisan Sebagai Alat Bukti Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Telaah Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 177/Pid.Sus/2023/Pn Kis Dan Putusan Mahkamah Agung No. 5645 K/Pid.Sus/2023

Rotua Nauli Br Panjaitan, Marlina, Yati Sharfina Desiandri

UNES Law Review · 2026

DOI: 10.31933/10c2z362 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift UNES Law Review, 2026. Verfasst von Rotua Nauli Br Panjaitan und 2 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY 4.0).

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang memiliki kedudukan sentral dalam sistem pembuktian perkara pidana di Indonesia. Dalam praktik peradilan, dikenal istilah saksi verbalisan, yakni penyidik yang memberikan keterangan di persidangan untuk menjelaskan proses pembuatan berita acara pemeriksaan atau menanggapi bantahan terdakwa atas keterangan yang termuat dalam berkas perkara. Keberadaan dan penggunaan keterangan saksi verbalisan menimbulkan perdebatan yuridis, khususnya terkait dasar hukum pengaturannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), implikasinya terhadap perlindungan hak terdakwa, serta kesesuaiannya dengan prinsip peradilan yang adil (fair trial). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum keterangan saksi verbalisan sebagai alat bukti, mengkaji implikasi yuridis penggunaannya terhadap hak terdakwa dan prinsip keadilan, serta menelaah pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Kis dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5645 K/Pid.Sus/2023, khususnya ketika saksi verbalisan tidak dihadirkan dalam persidangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterangan saksi verbalisan tidak diatur secara eksplisit sebagai alat bukti dalam KUHAP, melainkan berkembang melalui praktik peradilan dan doktrin. Penggunaan keterangan saksi verbalisan berpotensi menimbulkan persoalan perlindungan hak terdakwa apabila dijadikan dasar pembuktian utama tanpa dihadirkan dan diuji secara langsung di persidangan. Pertimbangan hakim dalam kedua putusan menunjukkan kecenderungan untuk tetap menilai keterangan saksi verbalisan secara terbatas dan tidak berdiri sendiri, serta harus didukung oleh alat bukti lain yang sah. diperlukan penegasan batasan yuridis penggunaan keterangan saksi verbalisan guna menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam proses peradilan pidana.

Zitieren

APA

Panjaitan, R. N. B., Marlina, & Desiandri, Y. S. (2026). Keterangan Saksi Verbalisan Sebagai Alat Bukti Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Telaah Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 177/Pid.Sus/2023/Pn Kis Dan Putusan Mahkamah Agung No. 5645 K/Pid.Sus/2023. UNES Law Review. https://doi.org/10.31933/10c2z362

Vancouver

Panjaitan RNB, Marlina, Desiandri YS. Keterangan Saksi Verbalisan Sebagai Alat Bukti Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Telaah Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 177/Pid.Sus/2023/Pn Kis Dan Putusan Mahkamah Agung No. 5645 K/Pid.Sus/2023. UNES Law Review. 2026. doi:10.31933/10c2z362

BibTeX
@article{Panjaitan2026,
  author = {Panjaitan, Rotua Nauli Br and Marlina and Desiandri, Yati Sharfina},
  title = {Keterangan Saksi Verbalisan Sebagai Alat Bukti Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Telaah Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 177/Pid.Sus/2023/Pn Kis Dan Putusan Mahkamah Agung No. 5645 K/Pid.Sus/2023},
  journal = {UNES Law Review},
  year = {2026},
  doi = {10.31933/10c2z362}
}
Kostenlos starten →