Kekosongan Kewenangan Pengadilan Agama dalam Perkara Pidana Keluarga: Kajian Reformasi Hukum dan Perbandingan dengan Australia
Widya Yuridika · 06.04.2026 · 9 (1) · 235-250
DOI: 10.31328/wy.v9i1.7260 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift Widya Yuridika, online erschienen am 06.04.2026. Verfasst von Mochamad Riskana Barkah und 1 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-SA 4.0).
Abstract (Originalsprache)
Kekosongan kewenangan Pengadilan Agama (PA) dalam menangani perkara pidana keluarga, terutama Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), telah menciptakan fragmentasi yurisdiksi yang menyulitkan akses keadilan bagi korban. Proses hukum yang terpisah antara PA dan Pengadilan Negeri (PN) menyebabkan perlindungan hukum berjalan lambat dan tidak terpadu. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum, mengkaji regulasi nasional serta sistem Family Court di Australia. Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, laporan institusi resmi seperti Komnas Perempuan dan BPS, serta literatur ilmiah. Hasil kajian menunjukkan bahwa yurisdiksi PA yang terbatas pada perkara perdata tidak mampu menjawab kompleksitas kasus KDRT secara menyeluruh. Sementara itu, sistem peradilan keluarga terintegrasi di Australia memberikan perlindungan yang lebih cepat dan komprehensif bagi korban. Berdasarkan temuan tersebut, reformasi kelembagaan PA melalui pembentukan unit layanan terpadu dan revisi UU Peradilan Agama perlu dilakukan untuk memperluas fungsi PA dalam penanganan perkara pidana keluarga. Langkah ini diharapkan dapat mendorong terbentuknya sistem peradilan keluarga yang lebih inklusif, efisien, dan berpihak pada korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Kata Kunci: Pengadilan Agama, KDRT; pidana keluarga; integrasi peradilan; family Court Australia
Zitieren
APA
Barkah, M. R., & Izzuddin, A. (2026). Kekosongan Kewenangan Pengadilan Agama dalam Perkara Pidana Keluarga: Kajian Reformasi Hukum dan Perbandingan dengan Australia. Widya Yuridika, 9(1), 235-250. https://doi.org/10.31328/wy.v9i1.7260
Vancouver
Barkah MR, Izzuddin A. Kekosongan Kewenangan Pengadilan Agama dalam Perkara Pidana Keluarga: Kajian Reformasi Hukum dan Perbandingan dengan Australia. Widya Yuridika. 2026;9(1):235-250. doi:10.31328/wy.v9i1.7260
BibTeX
@article{Barkah2026,
author = {Barkah, Mochamad Riskana and Izzuddin, Ahmad},
title = {Kekosongan Kewenangan Pengadilan Agama dalam Perkara Pidana Keluarga: Kajian Reformasi Hukum dan Perbandingan dengan Australia},
journal = {Widya Yuridika},
year = {2026},
volume = {9},
number = {1},
pages = {235--250},
doi = {10.31328/wy.v9i1.7260}
}
EUVIMED