EUVIMEDEUVIMED entdecken
Open Access · CC BY-SA 4.0

Kekosongan Kewenangan Pengadilan Agama dalam Perkara Pidana Keluarga: Kajian Reformasi Hukum dan Perbandingan dengan Australia

Mochamad Riskana Barkah, Ahmad Izzuddin

Widya Yuridika · 06.04.2026 · 9 (1) · 235-250

DOI: 10.31328/wy.v9i1.7260 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift Widya Yuridika, online erschienen am 06.04.2026. Verfasst von Mochamad Riskana Barkah und 1 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-SA 4.0).

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Kekosongan kewenangan Pengadilan Agama (PA) dalam menangani perkara pidana keluarga, terutama Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), telah menciptakan fragmentasi yurisdiksi yang menyulitkan akses keadilan bagi korban. Proses hukum yang terpisah antara PA dan Pengadilan Negeri (PN) menyebabkan perlindungan hukum berjalan lambat dan tidak terpadu. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum, mengkaji regulasi nasional serta sistem Family Court di Australia. Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, laporan institusi resmi seperti Komnas Perempuan dan BPS, serta literatur ilmiah. Hasil kajian menunjukkan bahwa yurisdiksi PA yang terbatas pada perkara perdata tidak mampu menjawab kompleksitas kasus KDRT secara menyeluruh. Sementara itu, sistem peradilan keluarga terintegrasi di Australia memberikan perlindungan yang lebih cepat dan komprehensif bagi korban. Berdasarkan temuan tersebut, reformasi kelembagaan PA melalui pembentukan unit layanan terpadu dan revisi UU Peradilan Agama perlu dilakukan untuk memperluas fungsi PA dalam penanganan perkara pidana keluarga. Langkah ini diharapkan dapat mendorong terbentuknya sistem peradilan keluarga yang lebih inklusif, efisien, dan berpihak pada korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Kata Kunci: Pengadilan Agama, KDRT; pidana keluarga; integrasi peradilan; family Court Australia

Zitieren

APA

Barkah, M. R., & Izzuddin, A. (2026). Kekosongan Kewenangan Pengadilan Agama dalam Perkara Pidana Keluarga: Kajian Reformasi Hukum dan Perbandingan dengan Australia. Widya Yuridika, 9(1), 235-250. https://doi.org/10.31328/wy.v9i1.7260

Vancouver

Barkah MR, Izzuddin A. Kekosongan Kewenangan Pengadilan Agama dalam Perkara Pidana Keluarga: Kajian Reformasi Hukum dan Perbandingan dengan Australia. Widya Yuridika. 2026;9(1):235-250. doi:10.31328/wy.v9i1.7260

BibTeX
@article{Barkah2026,
  author = {Barkah, Mochamad Riskana and Izzuddin, Ahmad},
  title = {Kekosongan Kewenangan Pengadilan Agama dalam Perkara Pidana Keluarga: Kajian Reformasi Hukum dan Perbandingan dengan Australia},
  journal = {Widya Yuridika},
  year = {2026},
  volume = {9},
  number = {1},
  pages = {235--250},
  doi = {10.31328/wy.v9i1.7260}
}
Kostenlos starten →