Mengidentifikasi Unsur Kerugian Negara Dalam Kasus Penerbitan Sertifikat Hak Milik Dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Di Atas Laut
Widya Yuridika · 06.04.2026 · 9 (1) · 219-234
DOI: 10.31328/wy.v9i1.7245 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift Widya Yuridika, online erschienen am 06.04.2026. Verfasst von Nurafni Kusumawardhani Affandi und 2 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-SA 4.0).
Abstract (Originalsprache)
Kasus pagar laut yang mencuat pada pertengahan tahun 2024 menemui babak baru, di mana Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri) menyatakan tidak terdapat kerugian negara dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang menjadi dasar pemagaran laut di Desa Kohod, Tangerang. Pernyataan tersebut dilandasi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIC/2016 yang menyatakan bahwa dalam tindak pidana korupsi harus terdapat kerugian yang nyata. Akibatnya, terdapat potensi penyelidikan kasus yang sedang berjalan menjadi mangkrak, bahkan dihentikan, karena dianggap tidak memenuhi unsur formil dalam pembuktian tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi unsur kerugian negara dalam penerbitan SHM dan SHGB atas laut tersebut, serta mengkaji kembali konsep kerugian negara dalam konteks penguasaan ruang laut. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, penerbitan sertifikat atas laut dilakukan tanpa kewenangan yang sah (onbevoegdheid), sehingga tindakan pejabat dalam menerbitkan keputusan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige overheidsdaad). Kedua, terdapat unsur kerugian negara, yakni kerugian perekonomian negara, karena pemagaran laut dapat mengganggu akses ekonomi masyarakat pesisir, menciptakan monopoli dan penguasaan sumber daya publik, menghilangkan potensi pendapatan negara dan daerah, serta pada akhirnya menghambat implementasi konsep blue economy yang telah ditetapkan dalam RPJPN 2005–2025.
Zitieren
APA
Affandi, N. K., Sugiharti, D. K., & Pellokila, C. A. Z. (2026). Mengidentifikasi Unsur Kerugian Negara Dalam Kasus Penerbitan Sertifikat Hak Milik Dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Di Atas Laut. Widya Yuridika, 9(1), 219-234. https://doi.org/10.31328/wy.v9i1.7245
Vancouver
Affandi NK, Sugiharti DK, Pellokila CAZ. Mengidentifikasi Unsur Kerugian Negara Dalam Kasus Penerbitan Sertifikat Hak Milik Dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Di Atas Laut. Widya Yuridika. 2026;9(1):219-234. doi:10.31328/wy.v9i1.7245
BibTeX
@article{Affandi2026,
author = {Affandi, Nurafni Kusumawardhani and Sugiharti, Dewi Kania and Pellokila, Catherine Ayunia Zoerien},
title = {Mengidentifikasi Unsur Kerugian Negara Dalam Kasus Penerbitan Sertifikat Hak Milik Dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Di Atas Laut},
journal = {Widya Yuridika},
year = {2026},
volume = {9},
number = {1},
pages = {219--234},
doi = {10.31328/wy.v9i1.7245}
}
EUVIMED