Subjektivitas Keyakinan Hakim dalam Pembuktian Pidana: Analisis Kritis Terhadap Pembaruan Sistem Hukum Acara Pidana
Widya Yuridika · 06.04.2026 · 9 (1) · 105-118
DOI: 10.31328/wy.v9i1.7129 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift Widya Yuridika, online erschienen am 06.04.2026. Verfasst von Helmi Rizkih Saputra und 1 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-SA 4.0).
Abstract (Originalsprache)
Studi ini mengkaji peran keyakinan hakim dalam sistem pembuktian pidana, dengan menitikberatkan pada analisis komparatif antara Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berlaku saat ini dan Rancangan Undang-Undang KUHAP 2025 yang diusulkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang dipadukan dengan analisis kritis untuk mengeksplorasi bagaimana diskresi hakim memengaruhi objektivitas dalam putusan pidana. Temuan menunjukkan bahwa sistem yang ada, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, memberikan ruang interpretasi subjektif yang luas bagi hakim, yang kerap kali melemahkan objektivitas pembuktian dan akuntabilitas yudisial. Sebaliknya, RUU KUHAP 2025 memperkenalkan perubahan paradigma dengan menekankan rasionalitas, transparansi, dan pertanggungjawaban dalam pembentukan keyakinan hakim. Hakim diwajibkan memberikan penjelasan yang beralasan dan didasarkan pada bukti yang sah secara ilmiah dan hukum. Reformasi ini bertujuan untuk mengurangi bias personal serta meningkatkan keadilan dalam hasil proses peradilan pidana. Penelitian ini menekankan pentingnya standarisasi dalam penilaian alat bukti dan penguatan logika dalam pengambilan keputusan hakim guna menjaga keadilan substantif. Naskah ini turut berkontribusi dalam wacana reformasi hukum dengan menawarkan pandangan mengenai bagaimana modernisasi standar pembuktian dapat meningkatkan integritas yudisial dan melindungi hak-hak terdakwa di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya pelatihan bagi aparatur peradilan serta penguatan jaminan prosedural guna memastikan penerapan standar baru ini secara konsisten. Studi ini juga memanfaatkan perspektif perbandingan dengan sistem internasional, menunjukkan bagaimana praktik terbaik global dapat diadaptasi ke dalam konteks hukum lokal. Pada akhirnya, temuan ini merekomendasikan sistem peradilan pidana yang lebih akuntabel dan transparan, yang menyeimbangkan antara independensi hakim dan pengujian ketat terhadap pembuktian.
Zitieren
APA
Saputra, H. R., & Sunaryo, S. (2026). Subjektivitas Keyakinan Hakim dalam Pembuktian Pidana: Analisis Kritis Terhadap Pembaruan Sistem Hukum Acara Pidana. Widya Yuridika, 9(1), 105-118. https://doi.org/10.31328/wy.v9i1.7129
Vancouver
Saputra HR, Sunaryo S. Subjektivitas Keyakinan Hakim dalam Pembuktian Pidana: Analisis Kritis Terhadap Pembaruan Sistem Hukum Acara Pidana. Widya Yuridika. 2026;9(1):105-118. doi:10.31328/wy.v9i1.7129
BibTeX
@article{Saputra2026,
author = {Saputra, Helmi Rizkih and Sunaryo, Sidik},
title = {Subjektivitas Keyakinan Hakim dalam Pembuktian Pidana: Analisis Kritis Terhadap Pembaruan Sistem Hukum Acara Pidana},
journal = {Widya Yuridika},
year = {2026},
volume = {9},
number = {1},
pages = {105--118},
doi = {10.31328/wy.v9i1.7129}
}
EUVIMED