EUVIMEDEUVIMED entdecken
Open Access · CC BY-SA 4.0

Penetapan TORA di Kawasan Hutan sebagai Kebijakan Non-Self Executing: Implikasi Yuridis dalam Reforma Agraria

Sukarsini Sukarsini, Yusuf Saepul Zamil

Widya Yuridika · 06.04.2026 · 9 (1) · 63-76

DOI: 10.31328/wy.v9i1.7111 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift Widya Yuridika, online erschienen am 06.04.2026. Verfasst von Sukarsini Sukarsini und 1 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-SA 4.0).

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Penetapan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dari kawasan hutan merupakan kebijakan yang bersifat non-self executing, karena pelaksanaannya tidak dapat dilakukan secara otomatis tanpa dukungan administratif dan koordinasi lintas sektor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis dari ketidaksinkronan antara kebijakan pelepasan kawasan hutan dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta dampaknya terhadap legalitas redistribusi tanah dalam kerangka Reforma Agraria (RA). Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normative.Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara formal kawasan hutan telah dilepaskan melalui Surat Keputusan (SK) Menteri, redistribusi dengan pemberian sertipikat oleh Kementerian ATR/BPN tidak dapat dilakukan tanpa revisi RTRW yang memuat perubahan fungsi ruang. Ketidakterpaduan ini tidak hanya memperlambat implementasi kebijakan, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat penerima manfaat. Studi ini menawarkan solusi alternatif melalui skema pemanfaatan lahan secara terbatas, seperti hutan kemasyarakatan atau perhutanan sosial, yang memungkinkan redistribusi tetap dilakukan tanpa mengubah tegakan hutan, sekaligus tetap menjaga fungsi ekologis dan keberlanjutan tata ruang. Dengan demikian, percepatan RA tidak harus mengorbankan prinsip kehati-hatian dalam perlindungan lingkungan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kelembagaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), percepatan integrasi hasil pelepasan kawasan ke dalam RTRW, serta pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat sipil guna mendorong implementasi RA yang adil, efektif, dan berkelanjutan.

Zitieren

APA

Sukarsini, S., & Zamil, Y. S. (2026). Penetapan TORA di Kawasan Hutan sebagai Kebijakan Non-Self Executing: Implikasi Yuridis dalam Reforma Agraria. Widya Yuridika, 9(1), 63-76. https://doi.org/10.31328/wy.v9i1.7111

Vancouver

Sukarsini S, Zamil YS. Penetapan TORA di Kawasan Hutan sebagai Kebijakan Non-Self Executing: Implikasi Yuridis dalam Reforma Agraria. Widya Yuridika. 2026;9(1):63-76. doi:10.31328/wy.v9i1.7111

BibTeX
@article{Sukarsini2026,
  author = {Sukarsini, Sukarsini and Zamil, Yusuf Saepul},
  title = {Penetapan TORA di Kawasan Hutan sebagai Kebijakan Non-Self Executing: Implikasi Yuridis dalam Reforma Agraria},
  journal = {Widya Yuridika},
  year = {2026},
  volume = {9},
  number = {1},
  pages = {63--76},
  doi = {10.31328/wy.v9i1.7111}
}
Kostenlos starten →