Gagasan Pengujian Formil Undang-Undang Penetapan Perppu di Mahkamah Konstitusi: Menguji Objektivitas Parlemen
Jurnal Konstitusi · 31.03.2026 · 23 (1) · 025-054
DOI: 10.31078/jk2312 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift Jurnal Konstitusi, online erschienen am 31.03.2026. Verfasst von Muhammad Fajri Zulfi und 1 weiteren Autor:innen. Die Arbeit nennt 54 Literaturangaben. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-NC-SA 4.0).
Abstract (Originalsprache)
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki peran penting dalam menilai unsur kegentingan yang memaksa, yang menjadi dasar keberlanjutan suatu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Persetujuan DPR sering kali dipandang sebagai bentuk objektifikasi atas kewenangan subjektif Presiden dalam menerbitkan Perppu. Artikel ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menelaah kembali peran DPR serta mengkritisi konsepsi arus utama yang cenderung menafsirkan proses persetujuan Perppu secara semata-mata objektif. Temuan artikel ini menyatakan bahwa DPR memiliki peranan signifikan dalam dimensi fungsi pengawasan di samping fungsi legislasinya serta meaningful participation tetap perlu dilaksanakan terhadap Perppu yang dilandasi Pasal 22 UUD NRI 1945 an sich. Artikel ini berargumen bahwa persetujuan DPR tidak selalu mencerminkan objektivitas, terutama ketika partai pendukung pemerintah mendominasi parlemen, sehingga pengawasan terhadap Perppu menjadi tidak optimal. Berdasarkan rekonseptualisasi peran DPR ini, artikel mengusulkan agar Mahkamah Konstitusi diberi ruang untuk melakukan pengujian formil terhadap undang-undang penetapan Perppu, khususnya terkait pemenuhan unsur kegentingan memaksa dan pelaksanaan partisipasi bermakna dalam proses pembentukannya.
Zitieren
APA
Zulfi, M. F., & Wafi, M. A. (2026). Gagasan Pengujian Formil Undang-Undang Penetapan Perppu di Mahkamah Konstitusi: Menguji Objektivitas Parlemen. Jurnal Konstitusi, 23(1), 025-054. https://doi.org/10.31078/jk2312
Vancouver
Zulfi MF, Wafi MA. Gagasan Pengujian Formil Undang-Undang Penetapan Perppu di Mahkamah Konstitusi: Menguji Objektivitas Parlemen. Jurnal Konstitusi. 2026;23(1):025-054. doi:10.31078/jk2312
BibTeX
@article{Zulfi2026,
author = {Zulfi, Muhammad Fajri and Wafi, Mochamad Adli},
title = {Gagasan Pengujian Formil Undang-Undang Penetapan Perppu di Mahkamah Konstitusi: Menguji Objektivitas Parlemen},
journal = {Jurnal Konstitusi},
year = {2026},
volume = {23},
number = {1},
pages = {025--054},
doi = {10.31078/jk2312}
}
EUVIMED