EUVIMEDEUVIMED entdecken
Open Access · CC BY 4.0

Pelindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Hak (Right to be Forgotten)

Alva Tesalonika Yusuf, Yovita Arie Mangesti

RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business · 10.07.2026 · 5 (2) · 14295-14309

DOI: 10.31004/riggs.v5i2.11126 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, online erschienen am 10.07.2026. Verfasst von Alva Tesalonika Yusuf und 1 weiteren Autor:innen. Die Arbeit wurde bisher 2-mal zitiert (Crossref). Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY 4.0).

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) dalam perspektif Right to be Forgotten (RTBF) atau hak untuk dilupakan di era digital. Kemajuan teknologi informasi telah memperburuk penderitaan korban melalui penyebaran konten kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) yang bersifat permanen, menyebabkan reviktimisasi, stigma sosial, dan trauma berkelanjutan. Meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), serta Undang-Undang ITE telah mengatur perlindungan korban dan penghapusan konten, implementasi RTBF masih bersifat fragmentaris dan belum efektif. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), konseptual, dan perbandingan (comparative approach). Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, UU TPKS, UU PDP, dan UU ITE; bahan sekunder berupa literatur, jurnal, dan putusan pengadilan; serta bahan tersier berupa kamus hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan teknik interpretasi dan sinkronisasi norma. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pelindungan korban TPKS dalam perspektif RTBF telah memiliki landasan hukum yang cukup kuat, namun masih terdapat celah normatif dalam mekanisme operasional, prosedur pengajuan, koordinasi antarlembaga, dan harmonisasi antarperaturan. Tanggung jawab pemerintah bersifat deklaratif dan belum didukung infrastruktur kelembagaan yang memadai, seperti belum terbentuknya Otoritas Perlindungan Data Pribadi (OPDP) yang independen. Perbandingan dengan model Uni Eropa (GDPR Pasal 17 dan putusan Google Spain) menunjukkan perlunya penguatan mekanisme notice and takedown, pembekuan sementara konten, serta layanan terpadu satu pintu yang berperspektif korban. Penelitian ini menyimpulkan bahwa RTBF merupakan instrumen restoratif yang penting untuk memulihkan martabat dan privasi korban TPKS.

Zitieren

APA

Yusuf, A. T., & Mangesti, Y. A. (2026). Pelindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Hak (Right to be Forgotten). RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 5(2), 14295-14309. https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.11126

Vancouver

Yusuf AT, Mangesti YA. Pelindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Hak (Right to be Forgotten). RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business. 2026;5(2):14295-14309. doi:10.31004/riggs.v5i2.11126

BibTeX
@article{Yusuf2026,
  author = {Yusuf, Alva Tesalonika and Mangesti, Yovita Arie},
  title = {Pelindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Hak (Right to be Forgotten)},
  journal = {RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business},
  year = {2026},
  volume = {5},
  number = {2},
  pages = {14295--14309},
  doi = {10.31004/riggs.v5i2.11126}
}
Kostenlos starten →