EUVIMEDEUVIMED entdecken
Open Access · CC BY 4.0

Problematik Sepeda Listrik Di Jalan Raya

Atsal Raditya Andhika Iswanto, Ahmad Sholikhin Ruslie

RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business · 28.04.2026 · 5 (1) · 15299-15305

DOI: 10.31004/riggs.v5i1.8235 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, online erschienen am 28.04.2026. Verfasst von Atsal Raditya Andhika Iswanto und 1 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY 4.0).

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Penelitian ini menganalisis konflik norma antara Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah adanya ketidakpastian hukum terkait kewajiban registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Dalam UU LLAJ, registrasi dan identifikasi kendaraan merupakan instrumen penting untuk menjamin tertib administrasi, pengawasan, serta keselamatan pengguna jalan. Namun, ketentuan tersebut berpotensi berbenturan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 yang memberikan pengecualian kewajiban registrasi bagi sepeda listrik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, asas hukum, serta konsep kepastian hukum dalam pengaturan transportasi jalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status bebas registrasi bagi sepeda listrik dapat dipandang sebagai bentuk insentif lingkungan yang sah secara hukum. Kebijakan ini bertujuan mendorong penggunaan kendaraan ramah lingkungan dan mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan berbahan bakar fosil. Namun, pengecualian tersebut tetap harus dibatasi agar tidak mengabaikan aspek keselamatan. Sepeda listrik hanya dapat beroperasi secara aman apabila digunakan sesuai batas kecepatan maksimal 25 km/jam dan berada pada jalur tertentu yang telah ditentukan. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan sinkronisasi regulasi antara UU LLAJ dan peraturan menteri. Sinkronisasi tersebut dapat dilakukan melalui pembatasan kecepatan yang lebih tegas, pengawasan penggunaan di ruang publik, serta pengembangan mekanisme identifikasi alternatif bagi sepeda listrik. Upaya ini penting untuk menjamin kepastian hukum, mendukung kebijakan transportasi ramah lingkungan, dan melindungi keselamatan seluruh pengguna jalan raya.

Zitieren

APA

Iswanto, A. R. A., & Ruslie, A. S. (2026). Problematik Sepeda Listrik Di Jalan Raya. RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 5(1), 15299-15305. https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.8235

Vancouver

Iswanto ARA, Ruslie AS. Problematik Sepeda Listrik Di Jalan Raya. RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business. 2026;5(1):15299-15305. doi:10.31004/riggs.v5i1.8235

BibTeX
@article{Iswanto2026,
  author = {Iswanto, Atsal Raditya Andhika and Ruslie, Ahmad Sholikhin},
  title = {Problematik Sepeda Listrik Di Jalan Raya},
  journal = {RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business},
  year = {2026},
  volume = {5},
  number = {1},
  pages = {15299--15305},
  doi = {10.31004/riggs.v5i1.8235}
}
Kostenlos starten →