Eksistensi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Terhadap Becak Motor di Kota Bukittinggi di tinjau dari Fiqh Siyasah Tanfidziyah)
Jurnal Pendidikan Tambusai · 23.05.2026 · 10 (2) · 11467-11474
DOI: 10.31004/jptam.v10i2.38643 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift Jurnal Pendidikan Tambusai, online erschienen am 23.05.2026. Verfasst von Riska Riska und 1 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-SA 4.0).
Abstract (Originalsprache)
Maraknya becak motor angkutan barang yang digunakan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia terkhususnya di Kota Bukittinggi. Keberadaan becak motor angkutan barang menjadi solusi alternatif yang murah, fleksibel, dan mudah diakses, terutama di wilayah yang tidak terjangkau oleh angkutan umum. Namun, dari sisi hukum, becak motor menimbulkan perdebatan karena tidak memiliki dasar legalitas yang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui legalitas hukum terhadap eksistensi becak motor berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan dampaknya terhadap ketertiban lalu lintas di Kota Bukittinggi serta menemukan kesesuaian antara prinsip siyasah tanfidziyah dengan hal yang terjadi di lapangan. Jenis penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan ( field research ) yang bersifat kualitatif yaitu penelitian yang mengungkapkan data – data yang di peroleh di lapangan. sumber data dalam penelitian ini terbagi dua yaitu data primer dan data sekunder. data primer yang di peroleh dari observasi dan wawancara dan data sekunder yaitu dari buku, jurnal dan artikel. Metode analisis data yang di gunakan yaitu Analisis Deskriptif Kualitatif yaitu memaparkan data. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan, pertama, penerapan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkait becak motor kurang optimal, dikarenakan masih banyaknya becak motor angkutan barang yang berdampingan dengan kendaraan lain yang dapat membahayakan pengemudi maupun penggendara lainnya. Kedua, tinjauan siyasah tanfidziyah tentang penerapan pelaksanaan peraturan perundang-undangan merupakan bentuk ketaatan terhadap Allah, Rasul, ulil amri dan setiap kebijakan negara wajib berlandaskan nilai-nilai ketaatan, keadilan, dan kemaslahatan umum ( maslahah ‘ammah ).
Zitieren
APA
Riska, R., & Miswardi, M. (2026). Eksistensi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Terhadap Becak Motor di Kota Bukittinggi di tinjau dari Fiqh Siyasah Tanfidziyah). Jurnal Pendidikan Tambusai, 10(2), 11467-11474. https://doi.org/10.31004/jptam.v10i2.38643
Vancouver
Riska R, Miswardi M. Eksistensi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Terhadap Becak Motor di Kota Bukittinggi di tinjau dari Fiqh Siyasah Tanfidziyah). Jurnal Pendidikan Tambusai. 2026;10(2):11467-11474. doi:10.31004/jptam.v10i2.38643
BibTeX
@article{Riska2026,
author = {Riska, Riska and Miswardi, Miswardi},
title = {Eksistensi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Terhadap Becak Motor di Kota Bukittinggi di tinjau dari Fiqh Siyasah Tanfidziyah)},
journal = {Jurnal Pendidikan Tambusai},
year = {2026},
volume = {10},
number = {2},
pages = {11467--11474},
doi = {10.31004/jptam.v10i2.38643}
}
EUVIMED