DALUWARSA GUGATAN WARIS DALAM HUKUM PERDATA: STUDI NORMATIF TERHADAP BATAS WAKTU PENUNTUTAN HAK AHLI WARIS DI INDONESIA
Journal of Innovative and Creativity (Joecy) · 09.06.2026 · 6 (2) · 30630-30648
DOI: 10.31004/joecy.v6i2.11243 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift Journal of Innovative and Creativity (Joecy), online erschienen am 09.06.2026. Verfasst von Jhonni Erikson Sianturi und 8 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-SA 4.0).
Abstract (Originalsprache)
Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta relevansi batas waktu daluwarsa dalam mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan bagi ahli waris. Permasalahan yang dikaji berangkat dari sering terjadinya sengketa waris yang diajukan setelah melewati jangka waktu yang lama sehingga menimbulkan persoalan mengenai keberlakuan hak ahli waris untuk menuntut harta warisan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research), kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan daluwarsa dalam hukum perdata Indonesia diatur dalam Buku IV KUHPerdata, khususnya Pasal 1946 sampai dengan Pasal 1993, dengan ketentuan umum bahwa hak untuk mengajukan tuntutan hukum hapus setelah lewat jangka waktu tiga puluh tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 1967 KUHPerdata. Hak ahli waris pada dasarnya timbul secara otomatis sejak pewaris meninggal dunia berdasarkan asas saisine, namun hak untuk menuntut dapat menjadi lemah atau gugur apabila tidak digunakan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh hukum. Selain itu, batas waktu daluwarsa memiliki peran penting dalam menciptakan kepastian hukum terhadap status kepemilikan harta warisan, sekaligus mencegah timbulnya sengketa yang berkepanjangan.
Zitieren
APA
Sianturi, J. E., Hadiningrum, S., Purba, I. F., Manullang, R. M., Purba, L. D., Tampubolon, P., Lubis, P. R., Manullang, S., & Malau, G. E. (2026). DALUWARSA GUGATAN WARIS DALAM HUKUM PERDATA: STUDI NORMATIF TERHADAP BATAS WAKTU PENUNTUTAN HAK AHLI WARIS DI INDONESIA. Journal of Innovative and Creativity (Joecy), 6(2), 30630-30648. https://doi.org/10.31004/joecy.v6i2.11243
Vancouver
Sianturi JE, Hadiningrum S, Purba IF, Manullang RM, Purba LD, Tampubolon P, et al. DALUWARSA GUGATAN WARIS DALAM HUKUM PERDATA: STUDI NORMATIF TERHADAP BATAS WAKTU PENUNTUTAN HAK AHLI WARIS DI INDONESIA. Journal of Innovative and Creativity (Joecy). 2026;6(2):30630-30648. doi:10.31004/joecy.v6i2.11243
BibTeX
@article{Sianturi2026,
author = {Sianturi, Jhonni Erikson and Hadiningrum, Sri and Purba, Itji Frido and Manullang, Ririn Marlina and Purba, Lia Desseloy and Tampubolon, Priscilia and Lubis, Putri Rahmadanii and Manullang, Sisca and Malau, Grace Emmanuella},
title = {DALUWARSA GUGATAN WARIS DALAM HUKUM PERDATA: STUDI NORMATIF TERHADAP BATAS WAKTU PENUNTUTAN HAK AHLI WARIS DI INDONESIA},
journal = {Journal of Innovative and Creativity (Joecy)},
year = {2026},
volume = {6},
number = {2},
pages = {30630--30648},
doi = {10.31004/joecy.v6i2.11243}
}
EUVIMED