Dampak Hukum Atas Keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace Berdasarkan Prinsip Politik Bebas Aktif
Journal on Education · 03.09.2026 · 9 (1) · 217-228
DOI: 10.31004/joe.v8i3.9663 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift Journal on Education, online erschienen am 03.09.2026. Verfasst von Arsandhy Fitra und 1 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-SA 4.0).
Abstract (Originalsprache)
Keikutsertaan Indonesia sebagai anggota pendiri Board of Peace (BoP) menimbulkan kekosongan hukum karena piagam pembentukannya ditandatangani Presiden pada 22 Januari 2026 tanpa didahului persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, padahal materi piagam menyangkut politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara, sehingga menimbulkan ketidakjelasan mengenai arah kebijakan hukum diplomatik Indonesia serta kedudukan kedaulatan hukum nasional dalam keikutsertaan tersebut. Penelitian ini merumuskan dua permasalahan, yaitu bagaimana arah kebijakan hukum diplomatik Indonesia dalam keikutsertaan di BoP, dan bagaimana pengaruh kedaulatan hukum Indonesia dalam BoP. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, arah kebijakan hukum diplomatik Indonesia dalam BoP merupakan implementasi politik luar negeri bebas aktif, namun secara prosedural belum memenuhi syarat persetujuan DPR sebagaimana diatur Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018, sehingga persetujuan tersebut perlu segera dimintakan agar keikutsertaan Indonesia memperoleh legitimasi konstitusional yang utuh. Kedua, kedaulatan hukum Indonesia dalam BoP tetap terjaga karena keikutsertaan tersebut merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan, bukan pengurangan atasnya, dan berdasarkan Teori Dualisme yang dianut Indonesia, setiap kewajiban internasional yang timbul dari BoP baru mengikat secara nasional setelah melalui mekanisme transformasi hukum nasional berupa persetujuan DPR. Penelitian ini merekomendasikan agar Pemerintah segera mengajukan persetujuan DPR dan menegaskan reservasi keikutsertaan Indonesia dalam BoP demi menjaga independensi politik luar negeri bebas aktif.
Zitieren
APA
Fitra, A., & Sari, A. K. (2026). Dampak Hukum Atas Keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace Berdasarkan Prinsip Politik Bebas Aktif. Journal on Education, 9(1), 217-228. https://doi.org/10.31004/joe.v8i3.9663
Vancouver
Fitra A, Sari AK. Dampak Hukum Atas Keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace Berdasarkan Prinsip Politik Bebas Aktif. Journal on Education. 2026;9(1):217-228. doi:10.31004/joe.v8i3.9663
BibTeX
@article{Fitra2026,
author = {Fitra, Arsandhy and Sari, Athina Kartika},
title = {Dampak Hukum Atas Keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace Berdasarkan Prinsip Politik Bebas Aktif},
journal = {Journal on Education},
year = {2026},
volume = {9},
number = {1},
pages = {217--228},
doi = {10.31004/joe.v8i3.9663}
}
EUVIMED