EUVIMEDEUVIMED entdecken
Open Access · CC BY-SA 4.0

Analisis Normatif Pencemaran Nama Baik Terhadap Pemerintah di Media Sosial Sesuai Peraturan Perundang Undangan yang Berlaku (Studi Kasus Kriminalisasi Kritik di Media Sosial)

Farhan Azra Zain, Wasis Susetio

Journal on Education · 01.09.2026 · 9 (1) · 96-107

DOI: 10.31004/joe.v8i3.9651 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift Journal on Education, online erschienen am 01.09.2026. Verfasst von Farhan Azra Zain und 1 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-SA 4.0).

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Eksplosifnya pertumbuhan teknologi komunikasi membuka lebar pintu partisipasi warga dalam mengawal kinerja penguasa melalui jejaring sosial. Kendati demikian, maraknya aktivitas di arena digital ini berbanding lurus dengan kerapnya pemidanaan berbasis pasal pencemaran nama baik atas narasi yang diarahkan kepada pejabat maupun lembaga publik. Isu ini memicu polemik pelik seputar batas pemisah antara kritik sah berbasis kebebasan berpendapat dan tindakan yang tergolong delik pidana penghinaan. Ditambah lagi, hadirnya UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru yang kembali mengodefikasi delik pencemaran nama baik berjejeran dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) berisiko memicu benturan norma yang mengaburkan kepastian hukum. Studi ini bertujuan mengurai dualisme norma terkait pencemaran reputasi pemerintah dalam UU ITE dan KUHP Baru, sekaligus merumuskan demarkasi yuridis antara kritik publik dan kejahatan kehormatan berlandaskan perspektif pidana serta HAM. Penelitian doktrinal ini memanfaatkan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus dengan menganalisis secara kualitatif bahan hukum primer hingga tersier. Hasil kajian mengindikasikan adanya irisan pengaturan antara KUHP Baru dan UU ITE lantaran keduanya menargetkan objek perlindungan hukum yang identik. Di sisi lain, sanggahan terhadap kebijakan pemerintah pada hakikatnya merupakan manifestasi hak konstitusional dan HAM internasional sehingga tidak layak disamaratakan sebagai pencemaran nama baik. Walhasil, dibutuhkan penentuan batas yuridis yang tegas untuk memisahkan ekspresi warga yang dilindungi dari kualifikasi kejahatan pidana demi mengawal kepastian hukum dalam negara demokratis.

Zitieren

APA

Zain, F. A., & Susetio, W. (2026). Analisis Normatif Pencemaran Nama Baik Terhadap Pemerintah di Media Sosial Sesuai Peraturan Perundang Undangan yang Berlaku (Studi Kasus Kriminalisasi Kritik di Media Sosial). Journal on Education, 9(1), 96-107. https://doi.org/10.31004/joe.v8i3.9651

Vancouver

Zain FA, Susetio W. Analisis Normatif Pencemaran Nama Baik Terhadap Pemerintah di Media Sosial Sesuai Peraturan Perundang Undangan yang Berlaku (Studi Kasus Kriminalisasi Kritik di Media Sosial). Journal on Education. 2026;9(1):96-107. doi:10.31004/joe.v8i3.9651

BibTeX
@article{Zain2026,
  author = {Zain, Farhan Azra and Susetio, Wasis},
  title = {Analisis Normatif Pencemaran Nama Baik Terhadap Pemerintah di Media Sosial Sesuai Peraturan Perundang Undangan yang Berlaku (Studi Kasus Kriminalisasi Kritik di Media Sosial)},
  journal = {Journal on Education},
  year = {2026},
  volume = {9},
  number = {1},
  pages = {96--107},
  doi = {10.31004/joe.v8i3.9651}
}
Kostenlos starten →