Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Baku pada Layanan Pinjaman Online di Shopee
Journal on Education · 01.09.2026 · 9 (1) · 71-82
DOI: 10.31004/joe.v8i3.9649 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift Journal on Education, online erschienen am 01.09.2026. Verfasst von Muhammad Fajar Ridwan und 2 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-SA 4.0).
Abstract (Originalsprache)
Pesatnya perkembangan layanan pinjaman online telah mendorong penggunaan perjanjian baku sebagai instrumen hukum yang mengatur hubungan antara penyelenggara dan konsumen. Meskipun penerapan perjanjian tersebut memberikan kemudahan dan efisiensi dalam pelaksanaan transaksi, keberadaan klausula tertentu berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban para pihak, khususnya apabila memuat pembatasan tanggung jawab penyelenggara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian klausula ganti rugi yang tercantum dalam Syarat dan Ketentuan (S&K) SPinjam Shopee dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023, serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang dianalisis meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan perjanjian baku pada layanan SPinjam pada prinsipnya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum. Akan tetapi, beberapa klausula pada Bagian 9 mengenai ganti rugi masih berpotensi membatasi tanggung jawab penyelenggara sehingga belum sepenuhnya selaras dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 maupun Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen diwujudkan melalui upaya preventif dan represif, antara lain melalui transparansi informasi, pertanggungjawaban penyelenggara, mekanisme penyelesaian pengaduan, serta pemberian ganti kerugian. Oleh sebab itu, substansi klausula dalam perjanjian baku perlu disempurnakan agar lebih mencerminkan prinsip perlindungan konsumen, keseimbangan para pihak, dan kepastian hukum.
Zitieren
APA
Ridwan, M. F., Widiatno, M. W., & Judge, Z. (2026). Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Baku pada Layanan Pinjaman Online di Shopee. Journal on Education, 9(1), 71-82. https://doi.org/10.31004/joe.v8i3.9649
Vancouver
Ridwan MF, Widiatno MW, Judge Z. Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Baku pada Layanan Pinjaman Online di Shopee. Journal on Education. 2026;9(1):71-82. doi:10.31004/joe.v8i3.9649
BibTeX
@article{Ridwan2026,
author = {Ridwan, Muhammad Fajar and Widiatno, Men Wih and Judge, Zulfikar},
title = {Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Baku pada Layanan Pinjaman Online di Shopee},
journal = {Journal on Education},
year = {2026},
volume = {9},
number = {1},
pages = {71--82},
doi = {10.31004/joe.v8i3.9649}
}
EUVIMED