EUVIMEDEUVIMED entdecken
Open Access · CC BY-SA 4.0

Analisa Posisi Tawar Konsumen dalam Perjanjian Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023

Muhamad Agus Safarudin, Fitria Olivia, Achmad Edi Subiyanto, Zulfikar

Journal on Education · 30.08.2026 · 8 (4) · 1336-1346

DOI: 10.31004/joe.v8i3.9642 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift Journal on Education, online erschienen am 30.08.2026. Verfasst von Muhamad Agus Safarudin und 3 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-SA 4.0).

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Aspek teknologi industri jasa keuangan mengalami banyak transformasi substansial. Teknologi keuangan digital, khususnya layanan pinjaman daring antar individu. Kemajuan tersebut memunculkan sejumlah persoalan hukum terutama terhadap perlindungan konsumen, khususnya posisi tawar antara Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dan Konsumen dalam perjanjian serta implikasi belum maksimal didalam POJK No.22 Tahun 2023. Metode penelitian memakai penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, mengkaji instrumen hukum positif seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK Nomor 22 Tahun 2023). Hasil penelitian memperlihatkan bahwa klausul baku dalam perjanjian pinjaman daring yang dibuat oleh PUJK terhadap konsumen berpotensi melanggar POJK No.22 Tahun 2023, serta bertentangan dengan KUHPerdata, teori perjanjian dan keadilan, karena kesepakatan tidak lahir secara bebas melainkan akibat ketimpangan posisi tawar yang tidak proporsional, penyalahgunaan keadaan, serta tidak terpenuhinya asas itikad baik dalam pelaksanaannya karena terjadi penyimpangan dari asas dasar perjanjian, khususnya asas kebebasan berkontrak dan keseimbangan para pihak. Peneliti menyimpulkan bahwa permasalahan utama terletak pada regulasi, pengawasan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan serta tidak adanya sanksi tegas yang bersifat represif-penal dalam POJK No.22 Tahun 2023, sehingga perlindungan konsumen belum terwujud secara maksimal.

Zitieren

APA

Safarudin, M. A., Olivia, F., Subiyanto, A. E., & Zulfikar (2026). Analisa Posisi Tawar Konsumen dalam Perjanjian Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023. Journal on Education, 8(4), 1336-1346. https://doi.org/10.31004/joe.v8i3.9642

Vancouver

Safarudin MA, Olivia F, Subiyanto AE, Zulfikar. Analisa Posisi Tawar Konsumen dalam Perjanjian Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023. Journal on Education. 2026;8(4):1336-1346. doi:10.31004/joe.v8i3.9642

BibTeX
@article{Safarudin2026,
  author = {Safarudin, Muhamad Agus and Olivia, Fitria and Subiyanto, Achmad Edi and Zulfikar},
  title = {Analisa Posisi Tawar Konsumen dalam Perjanjian Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023},
  journal = {Journal on Education},
  year = {2026},
  volume = {8},
  number = {4},
  pages = {1336--1346},
  doi = {10.31004/joe.v8i3.9642}
}
Kostenlos starten →