EUVIMEDEUVIMED entdecken
Open Access · CC BY-SA 4.0

Perlindungan Hukum terhadap Korban Kebocoran Data Pribadi dalam Perspektif Negara Hukum: Studi Kebocoran Data Pusat Data Nasional (PDN)

Puspamaya Salsabila, Rizka Amelia Azis

Journal on Education · 29.07.2026 · 8 (4) · 1055-1063

DOI: 10.31004/joe.v8i3.9608 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift Journal on Education, online erschienen am 29.07.2026. Verfasst von Puspamaya Salsabila und 1 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-SA 4.0).

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Indonesia secara tegas mendeklarasikan diri sebagai negara hukum (Rechtsstaat) yang menjamin hak privasi berdasarkan “Pasal 28G Ayat (1) UUD NRI 1945”, namun digitalisasi birokrasi kerap memicu karakteristik Machtsstaat (negara kekuasaan) karena warga wajib menyerahkan data sensitif tanpa posisi tawar. Urgensi penelitian ini didasarkan pada insiden peretasan Pusat Data Nasional (PDN) oleh Ransomware Brain Cipher pada Juni 2024 yang mengungkap bahwa 98% data pada PDNS 2 Surabaya tidak memiliki sistem cadangan (backup). Masalah yang dikaji adalah tanggung jawab negara (government liability) dalam pemulihan ganti rugi korban menurut “UU No. 27 Tahun 2022” tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) serta upaya hukum untuk menjamin kepastian penyimpanan data elektronik. Penelitian hukum normatif ini menerapkan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Kesimpulannya, negara memikul tanggung jawab hukum penuh atas kelalaian fatal ini karena memenuhi unsur Perbuatan Melanggar Hukum oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad). Walau “Pasal 12 UU PDP” menjamin hak gugat korban, implementasinya lumpuh akibat ketiadaan hukum acara siber, rumitnya beban pembuktian bagi masyarakat awam, dan belum terbentuknya Otoritas PDP yang independen. Terjadi asimetri hukum di mana regulasi sangat agresif terhadap sektor swasta (PSE Privat) namun tumpul terhadap instansi pemerintah (PSE Publik).

Zitieren

APA

Salsabila, P., & Azis, R. A. (2026). Perlindungan Hukum terhadap Korban Kebocoran Data Pribadi dalam Perspektif Negara Hukum: Studi Kebocoran Data Pusat Data Nasional (PDN). Journal on Education, 8(4), 1055-1063. https://doi.org/10.31004/joe.v8i3.9608

Vancouver

Salsabila P, Azis RA. Perlindungan Hukum terhadap Korban Kebocoran Data Pribadi dalam Perspektif Negara Hukum: Studi Kebocoran Data Pusat Data Nasional (PDN). Journal on Education. 2026;8(4):1055-1063. doi:10.31004/joe.v8i3.9608

BibTeX
@article{Salsabila2026,
  author = {Salsabila, Puspamaya and Azis, Rizka Amelia},
  title = {Perlindungan Hukum terhadap Korban Kebocoran Data Pribadi dalam Perspektif Negara Hukum: Studi Kebocoran Data Pusat Data Nasional (PDN)},
  journal = {Journal on Education},
  year = {2026},
  volume = {8},
  number = {4},
  pages = {1055--1063},
  doi = {10.31004/joe.v8i3.9608}
}
Kostenlos starten →