Rekonstruksi Klausula Force Majeure dalam Hukum Kontrak untuk Menjawab Risiko Sistem Elektronik dan Infrastruktur Digital
Journal on Education · 30.06.2026 · 8 (3) · 799-807
DOI: 10.31004/joe.v8i3.9557 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift Journal on Education, online erschienen am 30.06.2026. Verfasst von Kamelia Kamelia und 1 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-SA 4.0).
Abstract (Originalsprache)
Force majeure merupakan klausula keadaan memaksa yang memang dimuat di dalam suatu kontrak. Namun sejauh ini tidak ada pengaturan secara konkret yang memberi batasan mengenai ruang lingkup faktor yang dapat disebut force majeure terutama di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis rekonstruksi klausula force majeure dalam hukum kontrak untuk menjawab risiko sistem elektronik dan infrastruktur digital. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang mengumpulkan data sekunder melalui studi kepustakaan. Data sekunder akan dianalisis secara kualitatif dengan penalaran deduktif saat menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak terdapat ruang lingkup batasan force majeure yang dikhawatirkan akan berisiko pada tidak terpenuhinya keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak di dalam kontrak. Umumnya kondisi force majeure adalah bencana alam, perang, perubahan kebijakan, dan pandemi; (2) Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merekonstruksi klausula force majeure untuk menjawab risiko sistem elektronik dan infrastruktur digital adalah (1) masuknya faktor risiko elektronik dan infratsruktur digital seperti kegagalan sistem, kejahatan siber, dan gangguan sinyal internet secara menyeluruh; (2) batasan mitigasi faktor risiko yang bertujuan untuk memperkecil atau bahkan mencegah timbulnya kerugian akibat tidak selesai atau terlaksananya kewajiban debitor; dan (3) mempertimbangkan konsep hilangnya pertanggungjawaban secara penuh apabila terjadi force majeure karena adanya upaya mitigasi yang seharusnya dilakukan.
Zitieren
APA
Kamelia, K., & Silalahi, W. (2026). Rekonstruksi Klausula Force Majeure dalam Hukum Kontrak untuk Menjawab Risiko Sistem Elektronik dan Infrastruktur Digital. Journal on Education, 8(3), 799-807. https://doi.org/10.31004/joe.v8i3.9557
Vancouver
Kamelia K, Silalahi W. Rekonstruksi Klausula Force Majeure dalam Hukum Kontrak untuk Menjawab Risiko Sistem Elektronik dan Infrastruktur Digital. Journal on Education. 2026;8(3):799-807. doi:10.31004/joe.v8i3.9557
BibTeX
@article{Kamelia2026,
author = {Kamelia, Kamelia and Silalahi, Wilma},
title = {Rekonstruksi Klausula Force Majeure dalam Hukum Kontrak untuk Menjawab Risiko Sistem Elektronik dan Infrastruktur Digital},
journal = {Journal on Education},
year = {2026},
volume = {8},
number = {3},
pages = {799--807},
doi = {10.31004/joe.v8i3.9557}
}
EUVIMED