Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah dalam Pemilihan Serentak
Journal on Education · 15.06.2026 · 8 (3) · 643-655
DOI: 10.31004/joe.v8i3.9468 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift Journal on Education, online erschienen am 15.06.2026. Verfasst von Wulan Dewi Yulianti und 1 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-SA 4.0).
Abstract (Originalsprache)
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 menjadi salah satu putusan yang mengubah desain pencalonan kepala daerah dalam sistem Pemilihan Serentak di Indonesia. Sebelum putusan tersebut, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mensyaratkan partai politik atau gabungan partai politik memiliki paling sedikit 20% kursi DPRD atau 25% suara sah untuk mengajukan pasangan calon kepala daerah. Ketentuan tersebut memunculkan kecenderungan terbentuknya koalisi besar yang menghambat kompetisi politik dan meningkatkan peluang munculnya calon tunggal. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 serta mengkaji implikasi ketatanegaraan yang lahir setelah putusan tersebut diberlakukan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum terdiri atas peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum tata negara dan hukum pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi mendasarkan putusannya pada perlindungan hak konstitusional warga negara, penguatan prinsip demokrasi, dan pencegahan dominasi koalisi politik yang berpotensi membatasi kompetisi elektoral. Mahkamah juga melakukan konstruksi norma baru melalui penyesuaian ambang batas pencalonan berdasarkan jumlah daftar pemilih tetap di setiap daerah. Putusan tersebut berdampak pada meningkatnya peluang partai politik non-dominan untuk mengajukan calon secara mandiri, menekan potensi calon tunggal, serta memperkuat pilihan politik masyarakat. Studi pada Pilkada DKI Jakarta Tahun 2024 menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi berhasil membuka ruang kompetisi yang lebih luas dan mencegah terkonsentrasinya kekuatan politik pada satu poros koalisi. Putusan ini memperlihatkan peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi dalam menjaga kualitas demokrasi lokal dan menjamin keberlangsungan kompetisi politik yang lebih terbuka.
Zitieren
APA
Yulianti, W. D., & Silalahi, W. (2026). Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah dalam Pemilihan Serentak. Journal on Education, 8(3), 643-655. https://doi.org/10.31004/joe.v8i3.9468
Vancouver
Yulianti WD, Silalahi W. Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah dalam Pemilihan Serentak. Journal on Education. 2026;8(3):643-655. doi:10.31004/joe.v8i3.9468
BibTeX
@article{Yulianti2026,
author = {Yulianti, Wulan Dewi and Silalahi, Wilma},
title = {Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah dalam Pemilihan Serentak},
journal = {Journal on Education},
year = {2026},
volume = {8},
number = {3},
pages = {643--655},
doi = {10.31004/joe.v8i3.9468}
}
EUVIMED