EUVIMEDEUVIMED entdecken
Open Access · CC BY-SA 4.0

Objektivitas Penegakan Hukum terhadap Publik Figur dalam Perkara Narkotika: Perspektif Hukum Kewarganegaraan pada Kasus Ammar Zoni

Wilma Silalahi, Joe Aprella Indra

Journal on Education · 30.08.2025 · 7 (4) · 13280-13288

DOI: 10.31004/joe.v8i3.9328 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift Journal on Education, online erschienen am 30.08.2025. Verfasst von Wilma Silalahi und 1 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-SA 4.0).

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh anomali penegakan hukum tindak pidana narkotika terhadap figur publik, khususnya dalam kasus residivis Ammar Zoni, yang secara berulang mendapatkan akses rehabilitasi sehingga memicu skeptisisme masyarakat terhadap objektivitas aparat dan asas equality before the law. Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana seharusnya implementasi objektivitas penegakan hukum diterapkan agar rehabilitasi tidak menjadi celah hukum, serta bagaimana perspektif hukum kewarganegaraan memastikan tegaknya kesetaraan hukum bagi publik figur. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, penelitian ini menganalisis relasi antara hak dan kewajiban warga negara. Hasil pembahasan pertama menunjukkan bahwa objektivitas penegakan hukum harus diwujudkan melalui pengetatan syarat asesmen rehabilitasi oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) dengan menjadikan riwayat kegagalan pemulihan sebagai pemberat, serta pergeseran paradigma dari ultimum remedium menuju pemidanaan berefek jera. Pembahasan kedua menegaskan bahwa dalam hukum kewarganegaraan, hak rehabilitasi terikat mutlak pada kewajiban untuk pulih; kegagalan memenuhinya merupakan pelanggaran kontrak sosial yang menuntut pencabutan privilese sosial guna mencegah segregasi "warga negara kelas satu" di mata hukum. Sebagai kesimpulan dan saran, penelitian ini merekomendasikan Mahkamah Agung dan lembaga penegak hukum terkait untuk menerbitkan regulasi teknis (SOP/SEMA) yang secara tegas melarang rehabilitasi berulang bagi residivis narkotika dan menetapkannya sebagai faktor pemberat pidana demi mewujudkan keadilan distributif.

Zitieren

APA

Silalahi, W., & Indra, J. A. (2025). Objektivitas Penegakan Hukum terhadap Publik Figur dalam Perkara Narkotika: Perspektif Hukum Kewarganegaraan pada Kasus Ammar Zoni. Journal on Education, 7(4), 13280-13288. https://doi.org/10.31004/joe.v8i3.9328

Vancouver

Silalahi W, Indra JA. Objektivitas Penegakan Hukum terhadap Publik Figur dalam Perkara Narkotika: Perspektif Hukum Kewarganegaraan pada Kasus Ammar Zoni. Journal on Education. 2025;7(4):13280-13288. doi:10.31004/joe.v8i3.9328

BibTeX
@article{Silalahi2025,
  author = {Silalahi, Wilma and Indra, Joe Aprella},
  title = {Objektivitas Penegakan Hukum terhadap Publik Figur dalam Perkara Narkotika: Perspektif Hukum Kewarganegaraan pada Kasus Ammar Zoni},
  journal = {Journal on Education},
  year = {2025},
  volume = {7},
  number = {4},
  pages = {13280--13288},
  doi = {10.31004/joe.v8i3.9328}
}
Kostenlos starten →