Partisipasi Masyarakat dalam Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Implikasinya terhadap Sengketa Tata Usah Negara (Studi Kasus Perizinan Lapangan Padel)
Journal on Education · 30.08.2025 · 7 (4) · 13270-13279
DOI: 10.31004/joe.v8i3.9327 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift Journal on Education, online erschienen am 30.08.2025. Verfasst von Wilma Silalahi und 1 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-SA 4.0).
Abstract (Originalsprache)
Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) bertujuan meningkatkan efisiensi pelayanan perizinan dan mendukung iklim investasi, namun dalam praktiknya menimbulkan permasalahan terkait kedudukan hukum serta partisipasi masyarakat yang terdampak oleh kegiatan usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum dan mekanisme partisipasi masyarakat dalam penerbitan OSS-RBA ditinjau dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), serta menganalisis proses pembuktian dan penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara terhadap keputusan administrasi yang diduga mengandung cacat prosedur melalui studi kasus Putusan PTUN Jakarta Nomor 214/G/2025/PTUN.JKT. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus yang didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam sistem OSS-RBA masyarakat tetap memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang berpotensi terdampak oleh keputusan administrasi, namun bentuk partisipasinya tidak lagi ditempatkan sebagai persyaratan administratif yang secara langsung menentukan penerbitan izin. Ditinjau dari AUPB, khususnya Asas Kecermatan dan Asas Keterbukaan, penerbitan perizinan tetap menuntut adanya verifikasi yang memadai serta akses informasi bagi masyarakat terdampak. Selain itu, studi terhadap Putusan PTUN Jakarta Nomor 214/G/2025/PTUN.JKT menunjukkan bahwa sengketa Tata Usaha Negara berfungsi sebagai mekanisme perlindungan hukum represif untuk menguji keabsahan keputusan administrasi yang diduga mengandung cacat prosedur, sementara partisipasi masyarakat sebelum penerbitan keputusan merupakan bentuk perlindungan hukum preventif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan OSS-RBA harus tetap diselaraskan dengan prinsip-prinsip AUPB dan perlindungan hukum masyarakat, sedangkan penyelesaian sengketa melalui Peradilan Tata Usaha Negara berperan sebagai instrumen pengawasan terhadap tindakan administrasi pemerintahan.
Zitieren
APA
Silalahi, W., & Lestari, Y. E. (2025). Partisipasi Masyarakat dalam Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Implikasinya terhadap Sengketa Tata Usah Negara (Studi Kasus Perizinan Lapangan Padel). Journal on Education, 7(4), 13270-13279. https://doi.org/10.31004/joe.v8i3.9327
Vancouver
Silalahi W, Lestari YE. Partisipasi Masyarakat dalam Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Implikasinya terhadap Sengketa Tata Usah Negara (Studi Kasus Perizinan Lapangan Padel). Journal on Education. 2025;7(4):13270-13279. doi:10.31004/joe.v8i3.9327
BibTeX
@article{Silalahi2025,
author = {Silalahi, Wilma and Lestari, Yunita Estu},
title = {Partisipasi Masyarakat dalam Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Implikasinya terhadap Sengketa Tata Usah Negara (Studi Kasus Perizinan Lapangan Padel)},
journal = {Journal on Education},
year = {2025},
volume = {7},
number = {4},
pages = {13270--13279},
doi = {10.31004/joe.v8i3.9327}
}
EUVIMED