Tanggung Jawab Hukum Pemerintah dalam Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)
Journal on Education · 30.05.2025 · 7 (4) · 13060-13068
DOI: 10.31004/joe.v8i3.9206 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift Journal on Education, online erschienen am 30.05.2025. Verfasst von Wulan Dewi Yulianti. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-SA 4.0).
Abstract (Originalsprache)
Pemenuhan gizi merupakan bagian dari hak dasar warga negara yang menjadi tanggung jawab pemerintah dalam kerangka hukum nasional. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hadir sebagai kebijakan strategis untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti peserta didik, balita, serta ibu hamil dan menyusui. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum pemerintah dalam implementasi MBG melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta menilai pelaksanaannya dari aspek kepatuhan terhadap standar hukum dan perlindungan masyarakat. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum pemerintah mencakup penyusunan kebijakan, pelaksanaan teknis, pengawasan, dan perlindungan hukum bagi penerima manfaat. Dalam praktiknya, pelaksanaan MBG melalui SPPG masih menghadapi berbagai kendala seperti potensi ketidaksesuaian standar gizi, masalah higienitas, serta distribusi yang belum optimal. Dari perspektif hukum, kepatuhan terhadap standar operasional menjadi kewajiban yang harus dipenuhi guna mencegah timbulnya risiko kesehatan dan kerugian bagi masyarakat. Pemerintah dapat dimintai pertanggungjawaban secara administratif, perdata, maupun pidana apabila terjadi kelalaian atau pelanggaran. Oleh karena itu, penguatan pengawasan, kejelasan regulasi, serta partisipasi masyarakat menjadi hal yang diperlukan untuk menjamin pelaksanaan program berjalan sesuai dengan tujuan pemenuhan gizi dan perlindungan hukum masyarakat.
Zitieren
APA
Yulianti, W. D. (2025). Tanggung Jawab Hukum Pemerintah dalam Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Journal on Education, 7(4), 13060-13068. https://doi.org/10.31004/joe.v8i3.9206
Vancouver
Yulianti WD. Tanggung Jawab Hukum Pemerintah dalam Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Journal on Education. 2025;7(4):13060-13068. doi:10.31004/joe.v8i3.9206
BibTeX
@article{Yulianti2025,
author = {Yulianti, Wulan Dewi},
title = {Tanggung Jawab Hukum Pemerintah dalam Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)},
journal = {Journal on Education},
year = {2025},
volume = {7},
number = {4},
pages = {13060--13068},
doi = {10.31004/joe.v8i3.9206}
}
EUVIMED