Rekonstruksi Perlindungan Hukum Pekerja dalam Gig Economy di Indonesia melalui Pendekatan Berbasis Hak dan Reformasi Regulasi
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan · 22.04.2026 · 4 (4) · 24337-24346
DOI: 10.31004/jerkin.v4i4.6077 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan, online erschienen am 22.04.2026. Verfasst von Alfrinno Archon und 3 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-SA 4.0).
Abstract (Originalsprache)
Gig economy telah mentransformasi hubungan kerja melalui platform digital yang mengaburkan batas antara pekerja dan kontraktor independen. Dalam praktiknya, pekerja platform di Indonesia umumnya diklasifikasikan sebagai “mitra”, sehingga berada di luar jangkauan perlindungan ketenagakerjaan konvensional. Artikel ini berangkat dari kritik terhadap pendekatan berbasis status (status-based approach) yang masih dominan dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia, dan menawarkan pendekatan alternatif berbasis hak (rights-based approach) yang menekankan perlindungan minimum terlepas dari klasifikasi hubungan kerja. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan komparatif, penelitian ini menganalisis tiga isu utama, antara lain (i) konstruksi hak minimum pekerja gig dalam kerangka decent work, (ii) keterbatasan struktural hukum ketenagakerjaan Indonesia dalam merespons platform work, dan (iii) desain model reformasi regulasi dengan merujuk pada perkembangan Uni Eropa, standar International Labour Organization (ILO), dan kerangka Gig Workers Act Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya perlindungan pekerja gig di Indonesia disebabkan oleh definisi hubungan kerja yang masih kaku, sehingga belum mampu menangkap bentuk kontrol baru yang dijalankan melalui sistem algoritma (algorithmic management) dalam platform digital. Artikel ini mengusulkan tiga model reformasi, yaitu penerapan asumsi adanya hubungan kerja (presumption of employment), pengakuan kategori pekerja antara (dependent contractor), serta penetapan kewajiban minimum bagi platform. Secara normatif, penelitian ini juga menawarkan konsep minimum floor of rights sebagai dasar pembaruan hukum ketenagakerjaan yang lebih berorientasi pada perlindungan hak di era digital.
Zitieren
APA
Archon, A., Patimah, S., Danella, X., & PN, S. S. (2026). Rekonstruksi Perlindungan Hukum Pekerja dalam Gig Economy di Indonesia melalui Pendekatan Berbasis Hak dan Reformasi Regulasi. Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan, 4(4), 24337-24346. https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.6077
Vancouver
Archon A, Patimah S, Danella X, PN SS. Rekonstruksi Perlindungan Hukum Pekerja dalam Gig Economy di Indonesia melalui Pendekatan Berbasis Hak dan Reformasi Regulasi. Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan. 2026;4(4):24337-24346. doi:10.31004/jerkin.v4i4.6077
BibTeX
@article{Archon2026,
author = {Archon, Alfrinno and Patimah, Siti and Danella, Xena and PN, Sugeng Santoso},
title = {Rekonstruksi Perlindungan Hukum Pekerja dalam Gig Economy di Indonesia melalui Pendekatan Berbasis Hak dan Reformasi Regulasi},
journal = {Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan},
year = {2026},
volume = {4},
number = {4},
pages = {24337--24346},
doi = {10.31004/jerkin.v4i4.6077}
}
EUVIMED