ANALYSIS OF BAWASLU'S AUTHORITY IN HANDLING ELECTION VIOLATIONS AFTER DETERMINATION OF NATIONAL ELECTION RESULTS
DE'RECHTSSTAAT · 2024
DOI: 10.30997/jhd.v10i1.6939 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift DE'RECHTSSTAAT, 2024. Verfasst von Vikri Pranata Alif Utama und 4 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-SA 4.0).
Abstract (Originalsprache)
Indonesia merupakan salah satu Negara yang menganut sistem demokrasi secara langsung, baik untuk pemilihan presiden, dewan perwakilan, serta untuk pemilihan kepala daerah dipilih oleh rakyat secara demokratis sebagai ciri khas dari Negara yang menganut system demokrasi terbuka. ngginya tensi politik mengakibatkan banyak pelanggraan pemilu yang dilakukan oleh kontestan pemilu, penyelenggara pemilu serta masyarakat sebagai pemantau pemilu. Terdapat beberapa jenis dalam pelangarana pemilu, yaitu (1) pelanggaran Pidana (2) Pelangaran Kode Etik (3) Pelanggaran Administrasi serta (4) Pelanggran Pemilu lainnya. Bawaslu memiliki peran dalam proses tahapan awal dugaan tindak pidana pemilu dari proses pertama, kedua, sampai kepada tahapan pembahasaan bersama-sama dengan unsur lembaga lain yaitu kepolisian dan kejaksaan. Dalam proses kajian dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu Bawaslu memiliki batas waktu yang harus diikuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan (lice specialis)
Zitieren
APA
Utama, V. P. A., Yudha, H. S., Ulfah, A. S., Ma'arif, R. S., & Rumatiga, H. (2024). ANALYSIS OF BAWASLU'S AUTHORITY IN HANDLING ELECTION VIOLATIONS AFTER DETERMINATION OF NATIONAL ELECTION RESULTS. DE'RECHTSSTAAT. https://doi.org/10.30997/jhd.v10i1.6939
Vancouver
Utama VPA, Yudha HS, Ulfah AS, Ma'arif RS, Rumatiga H. ANALYSIS OF BAWASLU'S AUTHORITY IN HANDLING ELECTION VIOLATIONS AFTER DETERMINATION OF NATIONAL ELECTION RESULTS. DE'RECHTSSTAAT. 2024. doi:10.30997/jhd.v10i1.6939
BibTeX
@article{Utama2024,
author = {Utama, Vikri Pranata Alif and Yudha, Harswendo Shandy and Ulfah, Alia Sanaya and Ma'arif, Rizal Syamsul and Rumatiga, Hidayat},
title = {ANALYSIS OF BAWASLU'S AUTHORITY IN HANDLING ELECTION VIOLATIONS AFTER DETERMINATION OF NATIONAL ELECTION RESULTS},
journal = {DE'RECHTSSTAAT},
year = {2024},
doi = {10.30997/jhd.v10i1.6939}
}
EUVIMED