KERJASAMA ANTAR NOTARIS DALAM BENTUK PERSEKUTUAN PERDATA
Jurnal Hukum Magnum Opus · 2019
DOI: 10.30996/jhmo.v2i2.2175 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift Jurnal Hukum Magnum Opus, 2019. Verfasst von Andria Fairuz Tuqa und 3 weiteren Autor:innen. Die Arbeit wurde bisher 1-mal zitiert (Crossref).
Abstract (Originalsprache)
Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UUJN) melahirkan perkembangan hukum di bidang kenotariatan yaitu perserikatan perdata sebagai bentuk kerjasama antar Notaris sebagaimana di atur dalam Pasal 20. Menindaklanjuti Pasal 20 ayat (3) UUJN, diterbitkanlah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.02.12 Tahun 2010 tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perdata. Permasalahan muncul ketika diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UUJN-P) yang menghapus ketentuan Pasal 20 ayat (3) UUJN dengan menimbulkan akibat hukum bahwa ketentuan lebih lanjut sebagaimana Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.02.12 Tahun 2010 tidak lagi berlaku. Peraturan pelaksana ini sesungguhnya sangat diperlukan, mengingat dalam Pasal 20 maupun dalam Penjelasan Pasal 20 UUJN-P ini tidak memberikan definisi yang konkrit mengenai persekutuan perdata. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan karakteristik persekutuan perdata Notaris yang diatur dalam UUJN-P adalah persekutuan yang bertujuan tidak menjalankan perusahaan dalam artian komersil dan keuntungan bukan menjadi orientasi bagi para Notaris yang bergabung dalam persekutuan perdata Notaris. Persekutuan perdata Notaris ini merupakan kantor bersama. Klien yang datang pada persekutuan perdata Notaris, nantinya akan menghadap pada salah satu Notaris yang tergabung di dalam persekutuan perdata Notaris tersebut, sehingga yang bertanggung jawab terhadap klien tersebut adalah Notaris yang bersangkutan.
Zitieren
APA
Tuqa, A. F., Herlia, H., Maarif, D. P. P., & Caesar, L. Z. T. (2019). KERJASAMA ANTAR NOTARIS DALAM BENTUK PERSEKUTUAN PERDATA. Jurnal Hukum Magnum Opus. https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2175
Vancouver
Tuqa AF, Herlia H, Maarif DPP, Caesar LZT. KERJASAMA ANTAR NOTARIS DALAM BENTUK PERSEKUTUAN PERDATA. Jurnal Hukum Magnum Opus. 2019. doi:10.30996/jhmo.v2i2.2175
BibTeX
@article{Tuqa2019,
author = {Tuqa, Andria Fairuz and Herlia, Herlia and Maarif, Damayanthi Prahastini Puteri and Caesar, Lolyta Zullva Triselinda},
title = {KERJASAMA ANTAR NOTARIS DALAM BENTUK PERSEKUTUAN PERDATA},
journal = {Jurnal Hukum Magnum Opus},
year = {2019},
doi = {10.30996/jhmo.v2i2.2175}
}
EUVIMED