EUVIMEDEUVIMED entdecken
Crossref

Pengesahan Susunan Kepengurusan Partai Politik di Daerah sebagai Upaya Pemenuhan Kepastian Hukum Partai Politik

Ahmad Gelora Mahardika

Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara · 2023

DOI: 10.30762/vjhtn.v2i1.222 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara, 2023. Verfasst von Ahmad Gelora Mahardika.

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Pengesahan kepengurusan partai politik di tingkat daerah disahkan berdasarkan surat keputusan partai politik di tingkat pusat. Kondisi ini seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum. Padahal, implikasi konflik internal partai politik di daerah memiliki sejumlah konsekuensi, antara lain, ancaman partai politik tidak ikut pemilihan umum kepala daerah dan recall sepihak. Oleh karena itu, diperlukan legalitas sebagai upaya memberikan kepastian hukum ketika terjadi konflik internal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Kesimpulannya, pengesahan kepengurusan partai politik di daerah seharusnya menjadi kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Zitieren

APA

Mahardika, A. G. (2023). Pengesahan Susunan Kepengurusan Partai Politik di Daerah sebagai Upaya Pemenuhan Kepastian Hukum Partai Politik. Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara. https://doi.org/10.30762/vjhtn.v2i1.222

Vancouver

Mahardika AG. Pengesahan Susunan Kepengurusan Partai Politik di Daerah sebagai Upaya Pemenuhan Kepastian Hukum Partai Politik. Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara. 2023. doi:10.30762/vjhtn.v2i1.222

BibTeX
@article{Mahardika2023,
  author = {Mahardika, Ahmad Gelora},
  title = {Pengesahan Susunan Kepengurusan Partai Politik di Daerah sebagai Upaya Pemenuhan Kepastian Hukum Partai Politik},
  journal = {Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara},
  year = {2023},
  doi = {10.30762/vjhtn.v2i1.222}
}
Kostenlos starten →