Akibat Hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 155/G/2021/PTUN.SBY
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara · 2022
DOI: 10.30762/vjhtn.v1i2.185 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara, 2022. Verfasst von Afifah Mayaningsih und 1 weiteren Autor:innen. Die Arbeit wurde bisher 1-mal zitiert (Crossref).
Abstract (Originalsprache)
Berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya Nomor: 155/G/2021/PTUN.SBY, Surat Keputusan Bupati Bangkalan tentang Pengesahan Penetapan Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, dianggap batal dan tidak berlaku. Artikel hasil studi kepustakaan yang menggunakan metode penelitian hukum normatif ini menyimpulkan, pertama, surat keputusan yang dimaksud diputuskan batal dan tidak berlaku sejak putusan PTUN memiliki kekuatan hukum tetap. Kedua, Bupati Bangkalan perlu membuat keputusan baru menyesuaikan dengan hasil perhitungan terbanyak saat pemilihan umum. Ketiga, perlu adanya penegakan hukum terkait upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan sanksi adminitratif jika Bupati Bangkalan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dalam putusan pengadilan yang dimaksud.
Zitieren
APA
Mayaningsih, A., & Hanin, K. (2022). Akibat Hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 155/G/2021/PTUN.SBY. Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara. https://doi.org/10.30762/vjhtn.v1i2.185
Vancouver
Mayaningsih A, Hanin K. Akibat Hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 155/G/2021/PTUN.SBY. Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara. 2022. doi:10.30762/vjhtn.v1i2.185
BibTeX
@article{Mayaningsih2022,
author = {Mayaningsih, Afifah and Hanin, Kamilatul},
title = {Akibat Hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 155/G/2021/PTUN.SBY},
journal = {Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara},
year = {2022},
doi = {10.30762/vjhtn.v1i2.185}
}
EUVIMED